PALANGKA RAYA – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di sejumlah desa terpencil menjadi perhatian DPRD Kalteng Asdy Narang. Menurutnya kondisi tersebut berdampak langsung terhadap akses pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng ini menegaskan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. “Aspek pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan memadai,” ujarnya, Kamis(11/6.
Menurut Asdy, masih adanya desa yang sulit dijangkau menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan, maupun sarana penunjang lainnya membuat mobilitas masyarakat terhambat dan berdampak pada berbagai sektor kehidupan.
Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Akses yang minim membuat pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan menjadi kurang optimal. ”Karena keterbatasan tadi menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat juga sulit berkembang di sektor distribusi barang dan jasa,” ungkap Asdy.
Karena itu, Asdy meminta pemerintah lebih responsif dalam menyerap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum maupun kunjungan lapangan. Menurutnya, masukan dari warga merupakan dasar penting dalam menentukan program pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Pemerintah harus peka terhadap aspirasi masyarakat. Kondisi desa-desa yang terisolasi dari infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya harus menjadi perhatian serius, agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi membuka keterisolasian suatu daerah, tetapi juga menjadi fondasi dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. ”Dengan akses yang lebih baik, berbagai pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” tambah Asdy.
DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang masih tertinggal, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat ditekan dan masyarakat di desa terpencil memperoleh akses layanan dasar serta peluang ekonomi yang setara dengan daerah lainnya.(sep/*)
