PURUK CAHU – Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., menegaskan komitmennya untuk mempertahankan keberadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya polemik terkait status dan keberlanjutan PPPK serta PPPK Paruh Waktu yang saat ini masih menjadi pembahasan di tingkat pemerintah pusat bersama DPR RI.
Saat ditemui awak media di sela-sela aktivitasnya, Rabu (10/6/26), Heriyus mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah melantik lebih dari 1.500 PPPK dan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025.
Kehadiran tenaga ASN tersebut dinilai memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan yang tersebar hingga ke wilayah pedesaan.
Menurut Heriyus, keberadaan para PPPK dan PPPK Paruh Waktu sangat dibutuhkan masyarakat karena sebagian besar bertugas sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak pelayanan dasar pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh ASN yang terdampak isu tersebut agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh berbagai informasi yang belum tentu benar.
“Kami berharap seluruh PPPK dan PPPK Paruh Waktu tetap tenang serta bersabar sambil menunggu perkembangan dan keputusan resmi dari pemerintah pusat bersama DPR RI. Pemerintah daerah terus mengikuti perkembangan pembahasan tersebut dan berupaya mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Heriyus menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan keberadaan para PPPK dan PPPK Paruh Waktu selama regulasi yang berlaku masih memungkinkan. Bahkan, pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran daerah guna mendukung keberlanjutan tenaga ASN tersebut.
“Jika aturan memperbolehkan dan dari sisi penganggaran memungkinkan, kami akan mengupayakannya melalui APBD. Saya lebih memilih mengurangi atau menunda kegiatan lain daripada harus merumahkan tenaga kerja yang selama ini telah membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa pembangunan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang telah dilakukan pemerintah daerah selama ini akan kurang optimal apabila tidak didukung oleh tenaga ASN yang memadai.
Menurutnya, keberadaan guru dan tenaga kesehatan di desa-desa merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pelayanan dasar kepada masyarakat.
“Percuma kita membangun sekolah, puskesmas, dan berbagai fasilitas pelayanan lainnya jika tenaga yang menjalankan tugas di lapangan justru ditarik atau dirumahkan. Karena itu, keberadaan mereka harus tetap menjadi perhatian bersama,” katanya.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang cukup besar, Pemerintah Kabupaten Murung Raya tetap berupaya mencari langkah strategis agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Heriyus mengungkapkan bahwa daerah yang dipimpinnya saat ini mengalami pemangkasan anggaran hingga sekitar 43 persen atau mencapai kurang lebih Rp 1,2 triliun.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi para PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang telah mengabdi di berbagai sektor pelayanan masyarakat.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang cukup berat, kami tetap berusaha mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan dan para tenaga ASN yang selama ini mengabdi dapat terus bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (udi/ifa)
Bupati Pertahankan PPPK dan Honorer
