PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menyoroti anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit beberapa minggu terakhir ini. Wakil rakyat mendesak aagar pemerintah daerah segera bertindak menstabilkan kembali.
“Turunya harga sawit berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, terutama di daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor perkebunan sawit,” kata anggota DPRD Kalteng Sudarsono, belum lama ini.
Parlemen dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kotim dan Seruyan ini menyayangkan anjloknya harga TBS yang tidak hanya terjadi di wilayah daerah pemilihannya, tetapi hampir merata di seluruh daerah penghasil sawit.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang membuat pelaku usaha crude palm oil (CPO) melakukan penyesuaian. “Kita menyayangkan turunnya harga TBS di seluruh wilayah, bukan sekadar di Dapil II. Para pelaku usaha CPOmemang agak terkejut dengan kebijakan pemerintah pusat itu,” ujarnya.
Namun, ia berkeyakinan kondisi ini tidak akan berlangsung lama karena pemerintah mengambil alih melalui satu pintu dan tentu akan ada perbaikan-perbaikan.mMenurutnya, gejolak harga yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi sentimen pasar pasca diterapkannya kebijakan baru.
Meski sempat menimbulkan kekhawatiran di tingkat petani maupun perusahaan, ia melihat adanya perkembangan positif dalam beberapa hari terakhir. “Saya melihat sentimennya tidak terlalu lama. Harga sudah mulai merangkak naik setelah kebijakan itu diterapkan. Ini menjadi tanda bahwa pasar mulai menyesuaikan diri,” kata Sudarsono.
Penurunan harga sawit dinilai sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah Dapil II yang sebagian besar warganya bergantung pada sektor perkebunan. Ketika harga TBS turun, daya beli masyarakat ikut terdampak karena pendapatan petani berkurang.
Karena itu, Sudarsono meminta pemerintah jangan tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menjaga kestabilan harga. Dukungan pemerintah daerah juga diperlukan agar dampak yang dirasakan petani tidak berkepanjangan.
“Bagaimanapun ini sangat berpengaruh bagi masyarakat kita. Banyak warga yang menggantungkan hidup dari kelapa sawit sehingga harus ada upaya yang jelas. Kita juga meminta gubernur dan para bupati untuk mengantisipasi kondisi ini serta menindaklanjuti kebijakan yang ada agar harga sawit segera stabil,” tegasnya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dapat berjalan baik sehingga harga TBS kembali stabil dan kesejahteraan petani sawit di Kalteng tetap terjaga.(sep/*)
