PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Kalteng mengkritisi sitem pembayaran keuangan menggunakan QRIS. Sistem pembayaran digital ini ternyata masih belum sepenunhnya menjangkau masyarakat di pedalaman Kalteng. Ini disebabkan terbatasnya akses internet dan minimnya pemahaman penggunaan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kotim dan Seruyan, Sutik, mengatakan penggunaan pembayaran berbasis digital memang memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat, namun di sisi lain juga memunculkan kesulitan bagi kelompok lanjut usia dan warga di desa yang masih tertinggal dari sisi digitalisasi.
“Untuk pembayaran sistem digital tentu membuat kesulitan kepada orang lanjut usia, terutama yang dari beberapa desa yang belum terkoneksi internet dan masih tertinggal pemahaman digitalisasinya. Yang dibutuhkan masyarakat pedalaman sinyal internet,” katanya Jumat(8/7).
Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius sebelum penerapan transaksi digital dilakukan secara luas. Ia menilai pemerintah maupun pihak perbankan tidak bisa hanya fokus pada percepatan digitalisasi, tetapi juga harus memastikan kesiapan masyarakat dan infrastruktur pendukung di daerah terpencil agar tidak menimbulkan kesenjangan baru di tengah masyarakat.
Sutik menegaskan berdasarkan evaluasi terbaru 2026, sejumlah wilayah di Kecamatan Antang Kalang dan Parenggean, Kotim masih mengalami kualitas jaringan internet yang belum stabil. Ia menegaskan persoalan ini yang semestinya seceparnya diselesaikan oleh pemerintah daerah.
Ia berharap pemerintah bersama penyedia layanan telekomunikasi dapat mempercepat pemerataan jaringan internet di wilayah pedalaman Kalteng. Menurutnya, digitalisasi tidak akan berjalan efektif apabila persoalan sinyal dan akses komunikasi masih menjadi kendala utama masyarakat. “Yang paling utama perbaikan sinyal agar bisa masuk, supaya masyarakat di pelosok juga bisa mengikuti perkembangan teknologi dengan baik,” tutupnya.
Sejumlah warga mengeluhkan pembayaran sistem digital karena sangat tergantung dengan sinyal internet. Di kota saja ketika akses internet lemot pembayaran sistem digital juga mengalami masalah. Misalnya masyarakat sudah terlanjur memakai pembayaran digital, namun menunggu cukup lama karena sinyal internet ngadat. Yang dikuatirkan jika tidak tersedia uang cash yang ready.
Bahkan muncul juga masalah baru. Sudah melakukan transaksi secara digital dan laporanya berhasil. Namun dari pihak pedagang belum ada laporan dana masuk. Akhirnya kita lakukan pembayaran tunai. Beberapa hari kemudian, pihak pedagang menghubungi lagi ternyata terjadi pembayaran dobel. (sep/*)
