Jangan Sampai Ada Harga, Tapi Tak Ada Barangnya
PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Khemal Nasery minta Pertamina mengkaji ulang kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Kota Palangka Raya. Ia menegaskan, jangan sampai terjadi kondisi ada harga tapi tidak ada barang.
Khemal menjelaskan, kenaikan BBM saat ini terjadi pada jenis non-subsidi seperti dexlite, pertamina dex, dan pertamax turbo. Menurut dia, hal tersebut tidak berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat jika distribusi BBM subsidi tetap berjalan dengan baik.
Namun ia mempertanyakan ketersediaan BBM subsidi yang tidak mengalami kenaikan harga, tetapi perlu dipastikan kembali kecukupannya di lapangan. Ia meminta Pertamina menghitung ulang kebutuhan BBM subsidi di Palangka Raya.
“Berapa kebutuhan BBM subsidi di Kota Palangka Raya? Itu harus dikaji ulang. Jangan sampai ada harga tapi tidak ada barang,” tegasnya, Senin (4/5/2026).
Ketua Bapemperda itu juga menyoroti perbandingan dengan kota-kota besar seperti Bogor, Bandung, dan Jakarta, yang menurutnya tidak mengalami kendala berarti dalam ketersediaan pertalite. “Di sana tidak ada masalah. Pertalite lancar. Tidak seperti di sini yang masih terjadi antrean,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai ketidakcukupan BBM subsidi berdampak pada pelaku usaha kecil dan menengah. Dimana, ketika stok terbatas, pelaku usaha terpaksa menggunakan BBM non-subsidi yang lebih mahal, sehingga biaya operasional meningkat dan berimbas pada harga barang kebutuhan pokok.
“Kalau BBM subsidi tidak tersedia, mereka pakai non-subsidi. Otomatis biaya naik, dan itu memicu kenaikan harga,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak lain juga dirasakan masyarakat akibat antrean panjang di SPBU. Menurutnya, waktu tunggu yang lama membuat biaya operasional bertambah, terutama bagi sopir dan pelaku distribusi barang.
“Antre sampai berjam-jam itu ada biaya tambahan seperti makan, istirahat, dan waktu kerja yang terpotong. Ini tidak efisien,” katanya.
Khemal meminta Pertamina bersikap serius dalam mengelola distribusi BBM dan memastikan tidak ada kesenjangan perlakuan antara wilayah Kalimantan dan Pulau Jawa. “Jangan sampai ada kesan dibedakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya sistem informasi stok BBM secara daring di setiap SPBU agar masyarakat dapat mengetahui ketersediaan sebelum datang ke lokasi. “Kalau bisa online, masyarakat tahu mana SPBU yang tersedia dan mana yang kosong. Jangan sampai sudah jauh datang, ternyata habis,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta keterlibatan aparat keamanan untuk mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. “Distribusi BBM subsidi harus benar-benar diawasi supaya tepat sasaran,” pungkasnya. (ifa/ens)
