PALANGKA RAYA – Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga kini belum menerima petunjuk teknis (juknis) terkait rencana pembagian sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ketidakjelasan tersebut membuat pelaksanaan di daerah masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
Kepala Regional BGN Kalteng Elisa Agustino mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi resmi mengenai distribusi kendaraan tersebut. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada instruksi lanjutan yang bisa dijadikan acuan pelaksanaan di daerah.
“Sampai sekarang belum ada arahan untuk pembagian motor listrik di Kalteng,” ucapnya usai menghadiri Rakorda Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Aula Jayang Tingang, Rabu (29/4/2026) lalu.
Elisa menjelaskan, pengadaan motor listrik merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2025. Namun hingga kini belum ada kepastian terkait waktu penyaluran maupun mekanisme distribusinya ke masing-masing daerah.
Ia menambahkan, pihaknya juga belum mengetahui skema pembagian, apakah seluruh wilayah akan mendapatkan alokasi kendaraan atau hanya daerah tertentu yang menjadi prioritas. Kondisi ini membuat perencanaan operasional di tingkat daerah belum dapat dilakukan secara maksimal. “Kami juga belum tahu kapan dibagikan atau bagaimana mekanismenya, apakah semua daerah mendapat atau hanya wilayah tertentu,” jelasnya.
Menurut Elisa, rencana pengadaan kendaraan operasional tersebut sempat menuai perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Meski demikian, ia menilai keberadaan motor listrik tetap memiliki manfaat dalam menunjang pelaksanaan program di lapangan.
Ia menyebutkan, kendaraan tersebut akan sangat membantu operasional SPPG, terutama dalam menjangkau wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
Diketahui, pengadaan sepeda motor listrik oleh BGN menjadi sorotan karena jumlahnya mencapai puluhan ribu unit dengan nilai anggaran yang cukup besar. Kendaraan ini direncanakan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah, namun hingga kini realisasi distribusi masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. (ter)
