SAMPIT – Kenaikan harga plastik yang dipicu dinamika global kini tak hanya berdampak pada pelaku usaha. Tetapi juga mulai terasa di tingkat konsumen. Setiap transaksi belanja harian yang sebelumnya bergantung pada kantong plastik sekali pakai kini menjadi lebih mahal, sehingga hal itu memaksa masyarakat harus merubah perilaku tersebut.
Momentum ini dimanfaatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) untuk kembali menggencarkan kampanye pengurangan plastik. Kepala DLH Kotim Marjuki menegaskan, solusi sederhana justru menjadi kunci utama dalam menekan persoalan tersebut.
“Kalau berbelanja, sebaiknya masyarakat sudah membawa tas sendiri, bisa dari kain atau bahan lain yang bisa dipakai berulang kali,” ujar Marjuki, Sabtu (25/4/2026).
Menurut dia, kebijakan pengurangan plastik bukanlah hal baru. Pemerintah daerah telah lebih dulu menerbitkan edaran bupati yang secara bertahap disosialisasikan kepada masyarakat. Tujuannya jelas, menekan penggunaan plastik yang selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah.
Marjuki menekankan, plastik masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai. Bahkan butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun bagi plastik untuk terdegradasi secara alami. “Jenis sampah ini memang paling sulit diurai. Jadi langkah paling efektif adalah mengurangi dari sumbernya, bukan menunggu menumpuk,” tegasnya.
Di sisi lain, ia melihat adanya perubahan perilaku yang cukup menggembirakan. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dinilai mulai meningkat. Kebiasaan membuang sampah sembarangan perlahan berkurang, dan semakin banyak warga yang memilih membuang sampah langsung ke tempat pembuangan.
Tak hanya itu, volume sampah plastik yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) juga disebut mengalami penurunan signifikan. “Sekarang plastik sudah jauh berkurang. Yang masih sering terlihat hanya kantong, sementara botol plastik hampir tidak ada lagi,” ungkapnya.
DLH Kotim berharap tren positif ini tidak hanya menjadi respons sesaat akibat kenaikan harga, tetapi bisa menjadi kebiasaan baru yang berkelanjutan di tengah masyarakat. “Sampah itu tanggung jawab bersama. Kita yang menghasilkan, maka kita juga yang harus mengelola dan menyelesaikannya,” tutup Marjuki. (pri/ens)
