PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya saat ini harus menyesuaikan arahan pemerintah pusat, termasuk rencana pengurangan jumlah aparatur hingga sekitar 30 persen.
Dalam wawancara yang disampaikan, Fairid mengakui bahwa kebijakan tersebut membawa konsekuensi yang tidak ringan bagi pemerintah daerah. Salah satu dampak yang tengah dipertimbangkan adalah kemungkinan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), meskipun hingga kini belum ada keputusan final.
“Untuk pemotongan TPP, kita lihat nanti. Saya tidak bisa berkata-kata sekarang,” ujarnya, Kamis (23/4/26).
Ia menjelaskan bahwa jika kebijakan efisiensi dari pusat dijalankan secara penuh, maka pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan yang cukup sulit. Menurutnya, opsi yang tersedia hanya dua, yakni mengurangi tunjangan pegawai atau melakukan pemutusan hubungan kerja.
“Kalau kita mengikuti itu, memang tidak ada pilihan lain, antara tunjangan dikurangi atau memecatnya,” ungkap Fairid.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa Pemko Palangka Raya hingga saat ini masih berupaya menghindari kedua langkah tersebut. Berbagai skema dan strategi telah disiapkan agar kesejahteraan pegawai tetap terjaga tanpa harus melakukan pemotongan ataupun pemecatan.
“Sekarang kami berusaha tidak ada pemotongan, tidak ada pemecatan. Nanti kita pertimbangkan langkah lainnya,” jelasnya.
Fairid juga menyampaikan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan kebijakan di tingkat pusat yang berpotensi memberikan ruang fiskal lebih bagi pemerintah daerah. Ia berharap adanya penyesuaian kebijakan yang dapat meringankan beban anggaran, sehingga opsi-opsi yang merugikan pegawai dapat dihindari.
“Sambil berjalan kita lihat, siapa tahu ada kebijakan-kebijakan yang bisa membantu. Siapa tahu ada yang dikembalikan sebagian,” tandasnya. (ifa/)
