PALANGKA RAYA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti serius dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi besar menekan daya beli masyarakat, meningkatkan inflasi daerah, serta memengaruhi berbagai sektor usaha, mulai dari kebutuhan pokok hingga proyek pembangunan infrastruktur.
Dalam keterangannya, Khemal menyebut bahwa meskipun pemerintah pusat tidak menaikkan BBM bersubsidi, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM subsidi tersebut.
“Memang dengan kenaikan BBM ini sangat memukul daya beli dan daya tahan masyarakat dalam menghadapi kenaikan kebutuhan pokok. Pemerintah memang tidak menaikkan BBM bersubsidi, tapi barangnya tidak ada, ini menjadi problem,” ujarnya, Minggu (19/4/26).
Ia menegaskan bahwa kondisi ini akan berdampak langsung terhadap laju inflasi di Kota Palangka Raya. Berdasarkan data yang ia sebutkan, inflasi pada Februari masih berada di kisaran 5 persen, namun ia memperkirakan angka tersebut akan mengalami peningkatan pada bulan-bulan berikutnya seperti April, Mei, hingga Juni.
“Saya tidak tahu nanti perkembangan inflasi ke depan, tapi yang pasti ini akan berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng, dan lain-lain, termasuk bahan bangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Khemal menyoroti dampak kenaikan BBM terhadap sektor konstruksi. Menurutnya, biaya bahan bangunan dan operasional proyek akan ikut terdampak, sehingga perlu adanya penyesuaian harga di lapangan.
“Termasuk kebutuhan bahan bangunan. Solar bersubsidi memang tidak naik, tetapi barangnya sulit didapatkan. Yang tersedia hanya Dexlite, dan itu pun di Palangka Raya sudah mencapai sekitar Rp 24.000 per liter,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, kata ia, akan memengaruhi banyak proyek yang sudah berjalan, terutama yang memiliki kontrak kerja dengan pemerintah daerah.
“Untuk segi pembangunan ini pasti ada penyesuaian harga. Dengan kenaikan BBM berarti harga bahan bangunan juga harus dihitung ulang. Kasihan pelaku usaha di dunia konstruksi yang sudah melaksanakan kontrak kerja dengan pemerintah kota,” katanya.
Ia pun meminta agar dinas terkait segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penyesuaian atau adendum kontrak kerja, sambil menunggu perkembangan harga bahan bangunan seperti semen, pasir, dan material lainnya.
“Saya meminta dinas-dinas untuk melakukan penyesuaian, peninjauan atau adendum kontrak kerja, sambil menunggu perkembangan harga-harga bangunan,” tegasnya.
Khemal juga mendorong Pemerintah Kota Palangka Raya untuk segera mengeluarkan harga dasar atau basic price sebagai acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun harga satuan pekerjaan.
“Pemerintah Kota Palangka Raya saya minta harga basic price cepat dikeluarkan agar para pelaku usaha bisa menyesuaikan dalam harga satuan pekerjaan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini akan memaksa adanya penyesuaian di berbagai aspek, mulai dari upah kerja hingga harga kebutuhan pokok dan material konstruksi.
“Ini pasti kita akan laksanakan adendum akibat kenaikan ini. Semua akan menyesuaikan, baik upah kerja, kebutuhan pokok, maupun harga-harga bangunan pasca kenaikan BBM,” tambahnya.
Di tengah kondisi tersebut, Khemal mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menghadapi situasi ekonomi yang sedang terjadi. Ia meminta masyarakat untuk menunggu kebijakan pemerintah daerah dalam merespons kondisi ini.
“Kita mengajak masyarakat untuk tenang, jangan gaduh. Kita menunggu kebijakan pemerintah daerah, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa situasi ini membutuhkan kerja ekstra dari seluruh perangkat daerah, khususnya dinas teknis, untuk memantau perkembangan harga di lapangan secara berkala.
“Ini persoalan yang kompleks. Ini merupakan kerja ekstra dari dinas teknis untuk memantau perkembangan harga di lapangan, berapa persentase kenaikannya, karena semuanya akan menyesuaikan,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar itu turut menyinggung faktor global yang menurutnya ikut memengaruhi kondisi harga BBM dan distribusi energi dunia. Ia berharap konflik di Kawasan Timur Tengah yakni Iran vs As dan Israel, termasuk di sekitar Selat Hormuz, dapat segera mereda agar distribusi energi kembali normal.
“Kita tunggu saja, mudah-mudahan perang di Kawasan Timur Tengah segera berakhir, kemudian Selat Hormuz dibuka kembali seperti sedia kala. Dengan begitu arus suplai kebutuhan seperti BBM dan bahan baku lainnya bisa normal kembali dan berdampak pada penyesuaian harga,” ujarnya.
Ia berharap stabilitas global tersebut dapat membantu menurunkan kembali harga energi dan BBM di pasar internasional, sehingga berdampak positif bagi masyarakat di daerah.
“Semoga harga BBM segera normal seperti sediakala,” tambahnya.
Selain itu, Khemal juga mengimbau masyarakat untuk mulai melakukan penghematan dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
“Saya menghimbau kepada masyarakat agar kita sama-sama mengencangkan ikat pinggang, berhemat, mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak perlu,” katanya.
Ia menilai bahwa setiap aktivitas di luar rumah saat ini hampir selalu membutuhkan biaya tambahan, terutama bahan bakar yang semakin sulit dan mahal.
“Kalau ingin keluar rumah pasti butuh bahan bakar. Ada uang saja sekarang susah dapat BBM, apalagi yang tidak ada. Bahkan untuk mendapatkan BBM pun harus antre panjang di SPBU,” ungkapnya.
Khemal juga menyoroti kondisi antrean panjang di SPBU serta munculnya penyaluran BBM secara eceran di pinggir jalan. Menurutnya, fenomena tersebut muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap kelangkaan BBM di lapangan.
“Saya juga melihat antrean di SPBU sangat panjang. Kemudian ada juga pelangsir atau penjual eceran di pinggir jalan. Mereka ini memang mengambil dalam jumlah kecil, sekitar 8 liter, dan menurut saya itu membantu mengurangi antrean panjang,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tetap merupakan dilema yang perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
“Bukan saya membenarkan, tapi ini merupakan dilema yang kita hadapi dalam situasi seperti ini,” tutupnya. (ifa/)
