PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menanggapi, situasi kelangkaan dan antrean panjang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) beberapa hari belakangan ini.
Menurutnya, fenomena ini tidak lepas dari perilaku panic buying atau pembelian panik yang dilakukan masyarakat lantaran tidak adanya sosialisasi dari dinas instansi terkait. Ia menjelaskan, penyebab utama kepanikan tersebut dipicu oleh beredarnya berbagai isu dan kebijakan yang belum sepenuhnya dipahami masyarakat secara jelas.
Ketidakpastian informasi, lanjut Nafsiah membuat masyarakat khawatir akan adanya kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Akibat mereka berbondong-bondong mengisi tangki kendaraan meskipun sebenarnya bahan bakar masih cukup.
“Penyebab utamanya karena panic buying akibat berbagai isu dan kebijakan yang beredar. Masyarakat menjadi khawatir, baik soal kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi, sehingga mereka berbondong-bondong mengisi tangki meskipun sebenarnya sudah cukup,” ucapnya, Rabu (15/4/2026).
Ia juga menyoroti, bahwa surat edaran terkait pembatasan pembelian yang dikeluarkan pemerintah justru sering disalahartikan. Padahal maksud baiknya adalah untuk mengurai kemacetan di SPBU, namun implementasinya malah memicu kepanikan dan membuat antrean menjadi semakin panjang.
Siti juga menegaskan, bahwa gangguan distribusi juga menjadi penyebab penting. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan armada tangki, kondisi jalan yang kurang memadai, hingga jarak tempuh yang jauh antar wilayah.
“Kondisi ini tentu menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat secara luas. Mulai dari waktu yang terbuang hanya untuk mengantre, gangguan roda ekonomi dan sektor perdagangan, kemacetan lalu lintas yang parah, hingga potensi risiko keamanan di lokasi antrean,” jelasnya.
Merespons hal tersebut, Siti Nafsiah memberikan sejumlah saran agar situasi dapat segera kembali normal. Ia meminta pemerintah daerah (pemda) di masing-masing wilayah, untuk segera memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait kondisi stok BBM yang sebenarnya.
“Pemda masing-masing harus segera menginformasikan dengan jelas ke masyarakat terkait ketersediaan stok, apakah aman, cukup, atau kurang, supaya tidak terjadi panic buying yang tidak perlu,” tegasnya.
Selain sosialisasi, langkah teknis juga perlu dipercepat. Di antaranya dengan meningkatkan suplai BBM, menginstruksikan SPBU untuk beroperasi 24 jam agar beban antrean dapat terbagi di jam-jam sepi, serta menambah armada pengiriman dan mempercepat proses pengisian di lapangan.
“Sikon ini memang tidak nyaman bagi semua pihak, tapi bisa diantisipasi jika ada penjelasan resmi dan informasi yang jelas dari pemerintah, serta distribusi berjalan lancar,” pungkasnya. (rdi)
