PALANGKA RAYA – Antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian serius kalangan anggota DPRD Kalteng. Kondisi ini dinilai kontras dengan pernyataan pemerintah pusat yang menyebut stok BBM aman, sementara di lapangan masyarakat masih harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan bahwa pihaknya hanya bisa menagih janji pemerintah pusat terkait ketersediaan BBM. “Ini terkait dengan antrean di SPBU, baik untuk Pertalite, Pertamax ataupun Solar. Kita ini tinggal menagih janji pusat saja, karena pernyataan pusat bahwa stok BBM kita aman dan harga tidak naik. Ini yang kita tagih,” ujarnya.
Seperti yang terlihat di seluruh SPBU di Kota Palangka Raya, Katingan, PUlang Pisau, Kapuas dan Sampit terjadi atrean panjang masyarakat untuk mendapat Pertalite dan solar. Situasi ini tentu berdampak pada aktivitas masyarakat serta distribusi barang.
Junaidi menjelaskan, sebagai daerah penghasil sumber daya alam dan penyumbang devisa di Kalteng seharusnya tidak mengalami persoalan distribusi BBM. Menurutnya, ketersediaan energi merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, ketidaksesuaian antara klaim pemerintah pusat dan kondisi di lapangan perlu segera diatasi.
Junaidi juga meminta pihak Pertamina untuk lebih memperhatikan kondisi distribusi BBM di daerah. “Jangan sampai stok BBM menurut pusat cukup dan tidak ada kenaikan harga, namun kenyataannya di lapangan berbanding terbalik,” tambahnya.
DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat bersama pihak terkait, khususnya Pertamina, segera melakukan evaluasi dan memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada antrean panjang yang menghambat aktivitas sehari-hari.(sep/*)
