DPRD Kalimantan Tengah

DPRD Soroti Pengawasan Internal Bank Kalteng

110
×

DPRD Soroti Pengawasan Internal Bank Kalteng

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono. BUDHI SEPRATAMA PUTRA///RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Kasus dugaan penggelapan dana di Bank Kalteng yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya kian menyita perhatian publik. Fakta persidangan terungkap adanya transaksi tidak lazim dalam jumlah signifikan menimbulkan kekhawatiran terhadap sistem pengawasan internal perbankan daerah tersebut.

Parahnya lagi dugaan penggelapan dana itu justru dilalukan oleh karyawan Bank Kalteng itu sendiri. Ini berarti pegawasan internal bank palt merah dinilai masih rendah. Kini pelakunya sedang mempertanggungjawabkan perbuatanya di depan para hakim di PN Palangka Raya.

Perkara dengan nomor 5/Pid.Sus/2026/PN Plk ini menyeret terdakwa berinisial “R” dan saat ini masih dalam proses hukum. Agenda pembacaan tuntutan dijadwalkan pada 16 April 2026. Kasus ini menjadi sorotan karena dinilai dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah, khususnya Bank Kalteng.

Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menegaskan pentingnya kehati-hatian serta penguatan sistem pengawasan internal di tubuh Bank Kalteng. “Proses hukum sudah berjalan, dan kami hanya menyarankan agar ada kehati-hatian dari Bank Kalteng,” ujarnya, Rabu(15/4).

Menurutnya, kasus ini menjadi indikator adanya celah dalam sistem pengawasan internal. Jika dugaan pelanggaran melibatkan karyawan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kontrol belum berjalan optimal. Ia menilai, pengawasan tidak hanya harus berbasis sistem, tetapi juga perlu diperkuat dari sisi sumber daya manusia.

“Kalau ini masih secara fisik atau melibatkan karyawan, berarti pengawasan internalnya yang perlu dibenahi,” tegasnya.

Purdiono berharap manajemen Bank Kalteng segera melakukan evaluasi menyeluruh serta memperkuat sistem pengawasan guna mencegah kejadian serupa terulang. Ia juga mengimbau agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas.(sep/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *