PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah mulai menggelar rapat paripurna perdana dengan agenda strategis, yakni penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalteng tahun anggaran 2025. Rapat ini menjadi momentum awal memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 tersebut bertujuan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Selain itu, forum ini menjadi sarana transparansi dan akuntabilitas kepada publik, sekaligus dasar perumusan kebijakan pembangunan ke depan.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, dalam pembukaannya menegaskan fokus agenda rapat. “Sebagaimana agenda dewan hari ini, kami mempersilakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan pidato pengantar Gubernur terkait LKPJ akhir tahun anggaran 2026,” ujarnya, Senin (30/3).
Ia menambahkan, penyampaian LKPJ merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui laporan tersebut, dewan dapat menilai capaian program, efektivitas anggaran, serta mengidentifikasi berbagai tantangan pembangunan yang masih perlu diselesaikan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Edy Pratowo menekankan pentingnya laporan tersebut sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. “Laporan ini merupakan wujud koordinasi, komunikasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memuat pelaksanaan pembangunan hingga tantangan yang dihadapi,” ucapnya saat menyampaikan pidato.
Ke depan, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kolaborasi agar program pembangunan berjalan optimal dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Tengah.(chi)
