Hukum KriminalUtama

Kejaksaan Pulpis Sudah Periksa 120 Saksi

91
×

Kejaksaan Pulpis Sudah Periksa 120 Saksi

Sebarkan artikel ini
Tory Saputra Marletun

Tim Audit BPK RI Hitung Kerugian Perkara Pesparawi XVII Kalteng

PULANG PISAU –  Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau oleh Kejaksaan Negeri Pulang Pisau terus berjalan. Terkait kasus itu, kejaksaan telah memeriksa 120 orang saksi.

Tim audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dikabarkan turun ke lapangan untuk melakukan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), baik atas dasar temuan penyimpangan maupun permintaan resmi aparat penegak hukum dalam perkara pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalteng tahun 2024 di Pulang Pisau.

Kepala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Adief Swandaru melalui Kasi Pidsus Tory Saputra Marletun saat dikonfirmasi awak media ini membenarkan perihal Tim Auditor BPK datang ke Pulang Pisau untuk melakukan investigatif penghitungan kerugian keuangan negara pada kasus tersebut.

“Betul pak. Sesuai jadwal BPK RI mulai hari ini (Senin 16 November 2026) Tim Audit BPK RI mulai melakukan investigatif, pemeriksaan terhadap para saksi dan penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pesparawi XVII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau, untuk mendapatkan angka kerugian keuangan negara, ” kata Tory Saputra Marletun kepada media ini melalui telepon seluler, Senin (16/11/2026).

Tory menegaskan, hasil penghitungan kerugian keuangan negara nantinya menjadi salah satu instrumen penting bagi penyidik menggelar ekspose menentukan pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum. “Nah, hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini nantinya akan menjadi dasar untuk ekspose perkara dan penetapan tersangka,” tegasnya.

Tory menjelaskan, untuk mengungkap perkara dugaan tindak pidana kasus korupsi tersebut menjadi terang benderang penyidik telah memeriksa lebih dari 120 saksi. Kebanyakan dari penyedia jasa.

Tory juga menegaskan komitmennya, setiap tahapan penanganan perkara dilaksanakan profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak-hak para pihak.

“Kejaksaan Negeri Pulang Pisau berkomitmen terus menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat, ” pungkasnya

Seperti diketahui, dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah Pesparawi XVII tingkat Kalteng tahun 2024 di Pulang Pisau ini bergulir sejak September 2025.

Setelah pengumpulan data dan mendapatkan sejumlah keterangan, pada 11 November 2025 status perkaranya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Kemudian pada 12 November 2025, penyidik menggeledah Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Pulang Pisau dan dilanjutkan ke Gedung Christian Center untuk memeriksa barang bukti berupa kasur dan kipas angin. Selanjutnya pada 17 November 2025, penyidik menggeledah Kantor PT DKK selaku EO di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Lebih dari satu tahun kasus ini telah bergulir dan menjadi perhatian masyarakat. Publik pun menunggu hasil kerja tim penyidik Kejari Pulang Pisau untuk mengungkap secara terang benderang dan keterlibatan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam perkara ini. (ung/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *