Palangka RayaUtama

Anggaran Rp5 M untuk Gudang Kejari Jadi Sorotan

60
×

Anggaran Rp5 M untuk Gudang Kejari Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.

Fairid Sebut Bukan Era Kepemimpinannya, Tapi Masa Pj Wali Kota

PALANGKA RAYA – Anggaran hingga Rp5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya untuk pembangunan gudang Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya menjadi sorotan publik.

Penggunaan uang daerah untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal tersebut memunculkan pertanyaan terkait dasar penganggaran dan kebijakan pemerintah kota.

Polemik ini semakin menjadi perhatian setelah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan kepala daerah agar menghentikan pemberian dana hibah kepada instansi vertikal. Termasuk aparat penegak hukum. KPK menilai praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan persoalan terhadap independensi lembaga penegak hukum.

Menanggapi sorotan tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menegaskan, penganggaran Rp5 miliar yang disebut tercantum dalam APBD 2025 bukan dilakukan pada masa kepemimpinannya.

“Ada yang menyebut angka Rp5 miliar pada APBD 2025. Saya tidak mengetahui secara persis karena penganggaran APBD 2025 bukan pada masa pemerintahan saya, melainkan penjabat (pj wali kota),” kata Fairid.

Dia minta agar persoalan tersebut dilihat berdasarkan tahun penganggaran dan regulasi yang berlaku saat itu. “Kalau penganggarannya tercatat pada 2025, tentu harus dilihat berdasarkan aturan yang berlaku pada tahun tersebut. Sementara ketentuan yang dipersoalkan mulai berlaku pada 2026, sehingga ada perbedaan waktu dan konteks regulasi,” ujarnya.

Pernyataan Fairid tersebut menempatkan proses penganggaran pada masa pemerintahan pj wali kota. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci mekanisme maupun dasar pengalokasian anggaran pembangunan gudang Kejari Palangka Raya tersebut.

Di sisi lain, Fairid mengaitkan tata kelola pemerintahan Kota Palangka Raya dengan capaian penilaian antikorupsi. Ia menyebut Palangka Raya masuk tiga besar kota percontohan antikorupsi setelah melalui observasi KPK selama kurang lebih enam bulan.

Penilaian tersebut, menurutnya, mencakup pengawasan internal, perencanaan, hingga penganggaran melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. “Kalau pemerintah kota bermain-main dengan anggaran atau melakukan penyimpangan, tentu tidak mungkin Palangka Raya dijadikan salah satu kota percontohan antikorupsi hingga masuk tiga besar,” tegasnya.

Fairid juga menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima peringatan dari KPK terkait persoalan anggaran pembangunan gudang Kejari tersebut. “Kalau memang ada persoalan serius dalam pengelolaan anggaran, tentu akan ada peringatan atau catatan dari KPK. Namun sejauh ini kami tidak menerima peringatan tersebut,” akuinya.

Meski demikian, Fairid kembali menegaskan bahwa dirinya hanya meneruskan pemerintahan sebelumnya dan meminta masyarakat menilai hasil kerja pemerintahannya hingga akhir masa jabatan. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *