PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhammad Ansyari mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menertibkan dapur penyedia makanan dalam program makan bergizi gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar operasional.
Langkah tersebut sejalan dengan evaluasi yang dilakukan BGN dalam 100 hari kepemimpinan Sudaryono. Dalam evaluasi yang disampaikan pada 29 Oktober 2026, BGN mengungkapkan telah menutup lebih dari 2.000 dapur MBG secara permanen karena tidak memenuhi ketentuan, terutama terkait standar higiene dan sanitasi.
Menurut Ansyari, penertiban tersebut bukan sekadar pengurangan jumlah dapur, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program agar pelaksanaannya sesuai ketentuan. Dapur yang tidak layak memang perlu ditindak agar makanan yang diberikan kepada anak-anak terjamin kualitas dan keamanannya.
”Ini sebenarnya bukan dikurangi, tetapi menertibkan. Jadi, dapur-dapur yang tidak layak dan tidak sesuai standar, itu yang perlu ditertibkan. Memang ada perubahan dalam pelaksanaannya,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ansyari juga menyinggung adanya perubahan besaran anggaran makanan per porsi. Menurutnya, penyesuaian anggaran maupun tata kelola berpotensi menimbulkan keluhan dari sejumlah yayasan yang menjadi mitra pelaksana MBG, terlebih apabila program tersebut dipandang sebagai kegiatan bisnis yang berorientasi pada keuntungan. “Kalau memang program ini diniatkan untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan dunia pendidikan, tentu kita harapkan semua bisa mendukung,” ucapnya.
Legislator Fraksi Gerindra tersebut menilai, program MBG harus tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni membantu pemenuhan gizi anak-anak. Kepentingan penerima manfaat harus ditempatkan di atas kepentingan pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.
Terkait kemungkinan dapur yang tidak memenuhi standar ditutup sementara maupun permanen, Ansyari menyebut keputusan tersebut menjadi kewenangan BGN. Lembaga tersebut memiliki otoritas melakukan evaluasi sekaligus menentukan tindak lanjut terhadap dapur yang bermasalah.
”Kita memang diminta juga secara nonstruktural untuk mengawasi program ini. Memang tujuannya adalah memberi makan anak-anak,” tutup Ansyari. (sep/ens)
