PALANGKA RAYA – Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya didorong tidak hanya aktif memublikasikan kegiatan pemerintahan, tetapi juga responsif terhadap persoalan dan kebutuhan informasi masyarakat. Fungsi kehumasan dituntut lebih dari sekadar menyampaikan agenda pejabat atau program pemerintah.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangka Raya, Dody Irawan, menegaskan bahwa humas perangkat daerah harus mampu menyajikan informasi yang transparan, informatif, dan cepat merespons dinamika di tengah masyarakat.
“Tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi, tetapi juga memastikan kebenaran informasi yang diterima masyarakat,” ucapnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Penguatan Peran dan Sinergi Humas dalam Publikasi Informasi Publik, Rabu (11/11/2026).
Ada tiga hal mendasar yang harus menjadi perhatian setiap pengelola kehumasan perangkat daerah, yakni transparansi, informatif, dan responsif. Transparansi berarti pemerintah wajib membuka akses informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sementara itu, informasi yang disampaikan harus mudah dipahami, menarik, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Humas juga tidak boleh hanya menunggu instruksi atau bersikap pasif ketika muncul persoalan di lapangan, keluhan warga, maupun informasi keliru yang beredar di media sosial.
“Humas tidak boleh pasif. Humas harus cepat tanggap terhadap dinamika isu lokal, keluhan warga, maupun disinformasi atau hoaks yang beredar di tengah publik,” tegas Dody.
Salah satu persoalan yang perlu dibenahi adalah pola komunikasi antarperangkat daerah. Publikasi pemerintah tidak akan berjalan maksimal apabila masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi. “Perlu adanya keselarasan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak berbeda-beda atau justru menimbulkan kebingungan,” lanjutnya.
Setiap perangkat daerah juga memiliki tanggung jawab memastikan informasi mengenai program, kebijakan, kegiatan, hingga pelayanan publik tersampaikan secara efektif. Informasi yang dipublikasikan harus memenuhi prinsip akurasi, transparansi, aktualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dody meminta seluruh perangkat daerah membangun koordinasi berkelanjutan dengan Diskominfo Kota Palangka Raya, terutama dalam pengelolaan komunikasi dan informasi publik. Kerja sama tersebut mencakup penyusunan materi publikasi, pengelolaan media komunikasi, hingga pemanfaatan berbagai saluran informasi, seperti situs resmi pemerintah dan media sosial.
Di tengah perkembangan teknologi digital, pengelola humas juga dituntut lebih kreatif dalam menyajikan informasi. Namun, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran informasi, etika komunikasi, dan tanggung jawab dalam penggunaan media digital.
Ia berharap penguatan kapasitas kehumasan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. “Dengan koordinasi yang lebih baik, informasi mengenai kebijakan dan pelayanan pemerintah diharapkan dapat diakses masyarakat secara lebih mudah. Sekaligus mendorong keterbukaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Palangka Raya,” pungkas Dody.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh para pengelola website dan media dari masing-masing OPD. Hadir pula narasumber Specialist Social Media Support and Communication, Febrianto Budiman, S.Sos., M.A., yang memberikan materi terkait penguatan kapasitas komunikasi dan publikasi informasi di era digital. (ter)
