KUALA KURUN – Ketua DPRD Kabupaten Gunung Mas Binartha mengingatkan agar pembagian hasil kebun plasma PT Jaya Jadi Utama (JJU) nantinya dilakukan secara adil dan merata kepada seluruh masyarakat terdampak. Jangan sampai pembagian manfaat justru menimbulkan kecemburuan sosial akibat adanya perlakuan berbeda atau pilih kasih terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Hal itu disampaikan Binartha saat mengikuti pertemuan Pemerintah Kabupaten Gumas dan Tim Investasi Gumas bersama manajemen PT JJU di Aula Kantor Bupati Gumas, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, seluruh desa yang terdampak aktivitas perkebunan harus mendapat perhatian dan kesempatan yang sama memperoleh manfaat kebun plasma. Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah desa maupun dinas terkait tidak membagi sepihak atau hanya mengutamakan kelompok tertentu. “Ini menjadi beban bagi kami. Menurut kami, semua desa terdampak saja yang mendapatkan. Jangan sampai ada pilih-pilih dalam pembagiannya,” tegas Binartha.
Dia menekankan, mekanisme pembagian hasil plasma tidak hanya didasarkan pada perhitungan kepemilikan atau jatah dua hektare per orang, tanpa mempertimbangkan pemerataan manfaat bagi seluruh anggota koperasi.
Binartha mengaku sependapat dengan gagasan Bupati Jaya S Monong agar hasil plasma nantinya dibagi dalam bentuk uang kepada masyarakat. Skema tersebut lebih memungkinkan untuk menjaga pemerataan. Terutama karena hasil kebun diperkirakan akan terus meningkat bertahap seiring bertambahnya tanaman yang menghasilkan.
“Saya sepakat seperti yang disampaikan bapak bupati, hasilnya dibagikan dalam bentuk uang. Sebab ke depan akan ada penambahan hasil berangsur-angsur, sehingga pembagiannya tidak menyulitkan dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman pelaksanaan program plasma di wilayah lain perlu menjadi bahan evaluasi. Salah satu persoalan yang harus diantisipasi adanya masyarakat yang belum mendapatkan hasil karena kebunnya belum tertanam atau belum menghasilkan, sementara sebagian lainnya sudah lebih dahulu menerima manfaat.
Menurut Binartha, kondisi seperti itu berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila pembagian hanya mengacu pada lahan yang sudah ditanami atau menghasilkan. Karena itu, ia mendorong agar pembagian hasil dilakukan mengedepankan prinsip keadilan.
Dia berharap, seluruh masyarakat yang telah menjadi anggota koperasi dan masuk kelompok penerima manfaat memperoleh bagian secara merata. Ia mencontohkan, pelaksanaan pembagian hasil plasma di wilayah Manuhing yang menurutnya dapat menjadi bahan pembelajaran menyusun mekanisme pembagian di PT JJU.
“Kalau ingin adil, cara pembagiannya adalah seluruh masyarakat yang menjadi anggota koperasi mendapatkan bagian. Seperti yang sudah dilaksanakan di Manuhing, pembagiannya dilakukan secara merata. Ini penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. (nya/ens)
