SAMPIT – Rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027 menjadi harapan bagi ribuan tenaga non-ASN. Namun kepastian pelaksanaannya di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pusat.
Sebanyak 1.805 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim hingga kini belum mendapat kepastian terkait mekanisme perubahan status tersebut. Pemerintah daerah masih menunggu pemberitahuan resmi sebagai dasar menentukan langkah selanjutnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu mengatakan, informasi rencana peningkatan status memang telah berkembang di tingkat pemerintah pusat. Namun belum ada petunjuk teknis membuat pemerintah daerah belum dapat memastikan bagaimana proses pengalihannya akan dilaksanakan.
“Memang ada informasi yang berkembang, yang disampaikan pemerintah pusat, tapi kita belum tahu mekanismenya bagaimana, karena belum ada surat pemberitahuan,” kata Kamaruddin, Rabu (11/11/2026).
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui kesepakatan yang diumumkan Menteri Sekretaris Negara pada 6 November 2026, menyetujui peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Meski demikian, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kebijakan tersebut merupakan perubahan status kepegawaian menjadi PPPK penuh waktu, bukan pengangkatan otomatis menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Di Kotim sendiri, kontrak kerja 1.805 PPPK paruh waktu baru saja diperpanjang setelah masa kontrak sebelumnya berakhir pada September 2026. Perpanjangan tersebut menjadi bagian dari kelanjutan status kepegawaian mereka sembari menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, menurut Kamaruddin, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya menyangkut mekanisme perubahan status, tetapi juga kesiapan anggaran untuk membiayai kebutuhan gaji apabila seluruh PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu.
Saat ini, pembayaran gaji PPPK paruh waktu masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara itu, penggajian PPPK penuh waktu menggunakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). “Kalau saat ini sementara ini penggajian PPPK paruh waktu dari daerah, dari APBD,” jelasnya.
Ia mengkhawatirkan, apabila perubahan status tersebut tidak disertai dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, beban belanja pegawai daerah berpotensi meningkat cukup besar. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan fiskal.
Karena itu, Pemkab Kotim berharap kebijakan peningkatan status tersebut tidak hanya memberikan kepastian dari sisi kepegawaian, tetapi juga diikuti kejelasan mengenai sumber pembiayaan penggajian. “Kalau tidak ada alokasi DAU dari pusat pasti kesulitan semua daerah, karena alokasi gajinya kan bertambah besar,” ungkapnya. (pri)
