Pemko Palangka Raya Siapkan Raperda Kota Layak Anak
PALANGKA RAYA – Pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan kota layak anak. Regulasi ini untuk memperkuat landasan hukum sekaligus memastikan pembangunan daerah turut memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melalui Sekretaris Daerah Palangka Raya Arbert Tombak dalam pengantar raperda pada Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (9/11/2026).
Albert menilai, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak perlu dilaksanakan terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan. Karena itu, diperlukan regulasi daerah sebagai landasan penyelenggaraan kota layak anak.
“Pembentukan raperda untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah berorientasi pada pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, terpadu, menyeluruh, dan berkelanjutan,” kata Arbert Tombak.
Menurut dia, tantangan perlindungan anak membutuhkan perhatian bersama, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta mencegah berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.
“Adapun tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan penelantaran, serta mewujudkan lingkungan keluarga, masyarakat, dan fasilitas publik yang aman, sehat, inklusif dan ramah anak,” lanjutnya.
Tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, penyelenggaraan Kota Layak Anak juga membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. “Selain itu, Raperda ini bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, media, keluarga, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kota layak anak,” ujarnya.
Albert juga menyoroti pentingnya mengubah orientasi pembangunan daerah agar tidak semata-mata bertumpu pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan hak serta perlindungan anak harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kota Palangka Raya.
“Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pembangunan Kota Palangka Raya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadikan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah,” ungkapnya. (ifa)
