PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi sepanjang 2026. Kajian tersebut akan difokuskan pada pengaruh bencana kabut asap akibat karhutla dan kekeringan terhadap kondisi ekonomi serta kehidupan masyarakat.
Hingga saat ini, Pemko Palangka Raya belum dapat memastikan total kerugian ekonomi akibat karhutla. Penghitungan secara menyeluruh akan dilakukan dengan melihat perkembangan perekonomian daerah pada kuartal IV atau periode Oktober hingga Desember 2026.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penghitungan dampak karhutla harus memperhatikan berbagai aspek. Terutama kerugian yang dialami masyarakat. “Penghitungan dampak karhutla perlu memperhatikan berbagai aspek, terutama kerugian yang dialami masyarakat. Pemerintah kota ingin mengetahui sejauh mana bencana tersebut memengaruhi kehidupan dan aktivitas ekonomi warga,” kata Fairid, Minggu (8/11/2026).
Dia menegaskan, kondisi masyarakat menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan evaluasi. Menurutnya, dampak yang dirasakan warga perlu menjadi dasar untuk mengetahui besarnya kerugian akibat bencana tersebut. “Yang terutama kami menghitung kerugian kan ke masyarakatnya,” tegasnya.
Selain dampak terhadap masyarakat, Pemko Palangka Raya juga mempertimbangkan penghitungan kerusakan lingkungan, khususnya pada kawasan hutan dan taman nasional.
Namun, Fairid mengakui masih diperlukan kajian untuk menentukan metode yang tepat dalam menilai kerusakan di kawasan konservasi tersebut. “Kalau masalah hutan, taman nasional itu seperti apa kita masih belum tahu,” ungkapnya.
Fairid menyampaikan, evaluasi akan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah pada tiga bulan terakhir tahun ini. Data selama periode tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak karhutla terhadap aktivitas ekonomi di Palangka Raya. “Mungkin kami nanti menghitung dari segi sisi perekonomian, tapi kan nanti kita lihat di kuartal terakhir ya, kuartal keempat,” tutup Fairid.
Melalui evaluasi tersebut, Pemko Palangka Raya berharap dapat mengetahui dampak karhutla secara lebih menyeluruh, baik dari sisi ekonomi masyarakat maupun kerusakan lingkungan. (ifa)
