SAMPIT – Keberlanjutan program pembangunan keluarga dan pengendalian penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi perhatian serius DPRD setempat. Komisi III DPRD Kotim mendorong agar program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) memiliki landasan regulasi yang kuat sehingga pelaksanaannya tidak bergantung pada pergantian kepemimpinan maupun perubahan kebijakan pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Kotim Dadang Siswanto menegaskan, pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga berkualitas merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, program tersebut harus mendapatkan dukungan secara konsisten, baik melalui kebijakan, penganggaran maupun keterlibatan lintas sektor.
“Selama ini komitmen dukungan dari kami di Komisi III tidak perlu diragukan. Kita berbicara fakta, kita berbicara data, dan ke depan kita berharap ini berkelanjutan,” tegas Dadang, Jumat (6/11/2026).
Menurut dia, pengendalian penduduk tidak boleh dimaknai sebatas upaya mengatur jumlah anak atau jarak kelahiran. Substansi yang lebih besar adalah bagaimana pemerintah mampu mendorong terbentuknya keluarga yang berkualitas, sehat, mandiri, dan sejahtera.
Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut diwujudkan melalui program Bangga Kencana dan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), yang pelaksanaannya di Kotim berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).
Dadang menilai, program tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Namun, pelaksanaannya masih perlu diperkuat, terutama dalam hal sosialisasi agar pemahaman masyarakat tidak terbatas pada pelayanan kontrasepsi semata.
Padahal, Bangga Kencana mencakup berbagai aspek pembangunan keluarga, mulai dari penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Seluruh aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk keluarga yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi.
Karena itu, ia menilai edukasi secara masif dan berkelanjutan perlu dilakukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Pemerintah juga perlu melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan agar program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi gerakan bersama.
Komisi III DPRD Kotim juga mengarahkan dukungan terhadap program tersebut agar diperkuat melalui pembentukan peraturan daerah. Regulasi dinilai menjadi instrumen penting memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan program dalam jangka panjang.
Dadang tidak ingin perhatian pemerintah terhadap pembangunan keluarga hanya bergantung pada prioritas kepala daerah yang sedang menjabat. Dengan adanya regulasi, pelaksanaan program diharapkan tetap menjadi kewajiban pemerintah meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. (pri)
