PALANGKA RAYA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman bagi masyarakat Kalimantan Tengah (Kalteng). Kondisi kualitas udara yang memburuk pada 4 November bahkan tercatat berada dalam kategori berbahaya di Kota Palangka Raya dan Kotawaringin Timur.
Situasi ini menjadi perhatian karena kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mulai kembali diberlakukan pada 5 November untuk tingkat SLTA. Sementara tingkat SD dan SMP sudah berjalan sejak Senin (2/11/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kalteng Sugiyarto menilai, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) maupun PTM sama-sama memiliki tantangan. PJJ diperlukan untuk melindungi kesehatan siswa saat kabut asap memburuk, tetapi pembelajaran dari rumah juga berpotensi menurunkan kedisiplinan dan konsentrasi anak.
“Ya, dilematislah terkait PJJ ini memang. Saya kemarin juga pulang ke Lamandau, cucu saya sendiri juga begitu, bosan di rumah. Kalau orang tuanya malas, anaknya tambah malas,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Menurut Sugiyarto, keluhan orang tua terhadap PJJ perlu menjadi perhatian bersama. Pembelajaran dari rumah berpotensi membuat siswa kehilangan konsentrasi karena tidak sepenuhnya terpantau saat mengikuti pelajaran, termasuk ketika menggunakan telepon genggam.
Ia menilai persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan keselamatan siswa. Pihak sekolah perlu mencari pola pembelajaran yang lebih menarik dan tetap menjaga komunikasi dengan orang tua.
“Kalau saya berharap itu juga harus diberikan semacam edukasi oleh pihak dinas. Bagaimana supaya membuat pihak sekolah itu memiliki semacam terobosan supaya anak-anak, kemudian guru itu ada semacam kepedulian,” katanya.
Anggota dewan dari Fraksi Gerindra tersebut mencontohkan, sekolah dapat memaksimalkan komunikasi melalui grup kelas, pemberian tugas terarah, hingga pembelajaran melalui video call atau video conference. Dengan begitu, siswa tidak sekadar diberikan tugas untuk dikerjakan sendiri di rumah.
Sugiyarto juga menyoroti potensi dampak PJJ berkepanjangan terhadap capaian belajar siswa, terutama apabila pemerintah kembali menerapkan kebijakan tidak naik kelas. Menurutnya, setiap perubahan sistem pendidikan harus dipersiapkan secara matang dan mempertimbangkan kondisi daerah yang terdampak karhutla. “Artinya kalau memang itu mau diterapkan, ya harus persiapan jauh-jauh hari. Tidak mendadak,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat turut mempertimbangkan kebijakan khusus bagi daerah terdampak karhutla. Langkah tersebut dapat berupa penambahan jam belajar, penguatan materi pembelajaran, maupun penyesuaian evaluasi agar siswa tidak dirugikan akibat kondisi bencana yang berada di luar kendali mereka.
Menurutnya, perbaikan sistem pendidikan perlu menjadi perhatian utama agar perlindungan kesehatan siswa tetap berjalan seiring dengan pemenuhan hak mereka memperoleh pendidikan berkualitas. (sep)
