SAMPIT – Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan mulai dipersiapkan untuk dilaksanakan pada 2027. Komisi I DPRD Kotim berkomitmen mengawal seluruh tahapan, mulai penyelesaian regulasi, kesiapan teknis hingga dukungan anggaran agar agenda demokrasi tingkat desa tersebut berjalan sesuai target.
Ketua Komisi I DPRD Kotim Angga Aditya Nugraha mengatakan, keputusan mempercepat pelaksanaan Pilkades menjadi 2027 merupakan hasil pembahasan bersama eksekutif. Sebelumnya, pesta demokrasi desa tersebut sempat diwacanakan berlangsung Februari 2028.
“Memang sebelumnya ada wacana pilkades dilaksanakan Februari 2028. Namun setelah pembahasan bersama tim eksekutif, kami sepakat pelaksanaannya dimulai 2027,” kata Angga, Kamis (5/11/2026).
Angga menjelaskan, percepatan tersebut harus diikuti persiapan matang karena penyelenggaraan pilkades membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan teknis. Di antaranya penyediaan perlengkapan administrasi, alat tulis kantor (ATK), pembentukan tim pelaksana, hingga penyusunan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
Komisi I DPRD Kotim menargetkan pilkades gelombang pertama dapat dilaksanakan triwulan ketiga 2027. Namun sebelum tahapan tersebut, pemerintah daerah bersama DPRD terlebih dahulu menuntaskan peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa.
“Kami berharap pada triwulan ketiga 2027, Pilkades sudah bisa dilaksanakan. Kenapa harus triwulan ketiga, karena pada triwulan pertama kami harus menyelesaikan terlebih dahulu Perda tentang pemilihan kepala desa tersebut,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menilai keberadaan perda menjadi landasan penting agar seluruh proses pilkades memiliki kepastian hukum dan pedoman pelaksanaan yang jelas. Setelah regulasi rampung, pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diharapkan segera mematangkan kebutuhan teknis maupun administrasi penyelenggaraan.
Dari sisi jumlah peserta, pelaksanaan Pilkades di Kotim direncanakan dibagi dalam beberapa gelombang. Pada gelombang pertama tahun 2027, terdapat 49 desa yang direncanakan mengikuti pemilihan. Sementara gelombang kedua direncanakan berlangsung pada Maret 2028 dengan jumlah sekitar 28 desa atau lebih.
Meski demikian, Angga menyebutkan desa-desa yang akan masuk dalam gelombang pertama belum ditetapkan secara teknis. Penentuannya masih akan dibahas bersama pemerintah daerah dan pihak terkait dengan mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan pelaksanaan.
Sementara mengenai kebutuhan pembiayaan, Komisi I DPRD Kotim masih melakukan pembahasan bersama pihak eksekutif. Berdasarkan permohonan yang disampaikan dalam pembahasan di DPRD, kebutuhan anggaran untuk persiapan Pilkades diperkirakan mencapai Rp2,5 miliar.
Angga menegaskan, Komisi I akan terus mengawal proses tersebut agar persiapan tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar ditindaklanjuti melalui penyelesaian regulasi, penganggaran, dan kesiapan penyelenggara. “Karena ini merupakan salah satu program prioritas, maka akan segera kami selesaikan dan persiapannya juga akan segera kami lakukan,” tandasnya. (pri)
