Jangan Persulit Pengurusan Administrasi Tanah
SAMPIT – Pelayanan administrasi pertanahan di tingkat desa dan kecamatan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Aparatur pemerintah diminta tidak mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen tanah, terlebih dengan meminta biaya yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Anggota DPRD Kotim Muhammad Abadi menegaskan, kepala desa dan camat harus mengedepankan pelayanan transparan, profesional, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Sebab pemerintah di tingkat wilayah merupakan garda terdepan berhadapan langsung dengan warga dalam berbagai urusan administrasi, termasuk pertanahan.
Menurut Abadi, masyarakat berhak mendapat pelayanan mudah dan jelas tanpa menghadapi prosedur berbelit-belit. Apabila persyaratan administrasi terpenuhi, aparatur wajib memprosesnya sesuai ketentuan. Jika terdapat kekurangan, masyarakat diberikan penjelasan terbuka.
“Jangan sampai masyarakat datang mengurus administrasi tanah, tapi dipersulit. Kalau persyaratannya sudah lengkap, proses sesuai aturan. Kalau masih ada kekurangan, sampaikan dengan jelas supaya warga tahu apa yang harus dilengkapi,” tegasnya, Rabu (4/11/2026).
Ia mengingatkan, pelayanan administrasi pemerintahan harus berpedoman Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Regulasi tersebut menekankan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta kemudahan dan kecepatan pelayanan.
Abadi menyoroti persoalan biaya dalam pengurusan dokumen pertanahan. Menurutnya, setiap pungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus memiliki landasan hukum dan disampaikan transparan. Aparatur tak boleh menentukan biaya sepihak. Apalagi memanfaatkan kewenangan memperoleh keuntungan pribadi. “Kalau memang ada biaya yang diatur, jelaskan dasar hukumnya dan berapa besarannya. Jangan sampai masyarakat diminta membayar tanpa mengetahui aturan yang menjadi dasar pungutan tersebut,” ujarnya.
Selain persoalan pelayanan dan pungutan, Abadi minta masyarakat memahami kedudukan Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam administrasi pertanahan. Ia menegaskan, SKT bukan sertifikat hak atas tanah dan tidak serta-merta menjadi bukti kepemilikan yang sah.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menempatkan surat keterangan tanah dan dokumen sejenis yang diterbitkan kepala desa, lurah, maupun camat sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.
Karena itu, proses penerbitan dokumen pertanahan harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa di kemudian hari.
Abadi berharap pemerintah desa dan kecamatan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap aparatur yang menjalankan tugas administrasi pertanahan. Masyarakat yang merasa dipersulit atau menemukan dugaan pungutan tidak sesuai aturan diminta berani menyampaikan pengaduan kepada Inspektorat Kotim.
Abadi juga mengingatkan agar persoalan pungutan dalam pengurusan dokumen tanah tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Ia menyinggung kasus yang pernah terjadi di Kelurahan Baamang Tengah pada 2017, ketika Muhammad Adenan dimintai uang saat mengurus surat keterangan penyerahan tanah.
Perkara tersebut berujung pada vonis delapan bulan penjara terhadap mantan Lurah Baamang Tengah, Karyadi, dalam kasus pungutan liar. Menurut Abadi, pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur pemerintahan agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (pri)
