PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi bencana banjir di tengah memasuki musim hujan. Salah satu opsi yang disiapkan adalah mengalihkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut dilakukan agar pemerintah daerah memiliki kesiapan pendanaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana banjir.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif, bukan karena saat ini sudah terjadi persoalan atau kondisi darurat. “Jadi, ini merupakan langkah antisipasi. Bukan berarti saat ini sudah terjadi permasalahan,” ujarnya, Selasa (3/11/2026).
Fairid menjelaskan, anggaran BTT yang sebelumnya tersedia untuk penanganan karhutla berpeluang dialihkan apabila nantinya dibutuhkan untuk menangani banjir maupun dampak musim penghujan.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kesiapan anggaran dengan potensi ancaman bencana yang dapat terjadi. Dengan demikian, ketika kebutuhan penanganan muncul, dukungan pendanaan sudah dapat dipersiapkan.
Ia menambahkan, apabila pengalihan anggaran tidak memungkinkan dilakukan melalui mekanisme yang ada, Pemko Palangka Raya telah menyiapkan alternatif dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Fairid menegaskan, setiap penyesuaian dan penggunaan anggaran harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah yang justru bertentangan dengan regulasi.
Selain itu, transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Setiap dana yang digunakan untuk kepentingan penanganan bencana harus dapat dipertanggungjawabkan dan diumumkan kepada masyarakat. “Penggunaannya juga harus transparan dan nantinya akan diumumkan agar tidak melanggar aturan,” ungkapnya.
Langkah penyesuaian anggaran ini menjadi bagian dari kesiapan Pemko Palangka Raya menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir selama musim penghujan. Pemerintah daerah berupaya memastikan ketersediaan dukungan anggaran tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. (ifa)
