SAMPIT – Rendahnya realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang baru 57,65 persen hingga akhir September 2026 menjadi perhatian dewan. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong bergerak lebih cepat agar program pembangunan yang telah direncanakan tidak menumpuk di akhir tahun.
Anggota Komisi III DPRD Kotim SP Lumban Gaol mengatakan, capaian tersebut merupakan kondisi per akhir September. Artinya, pemerintah daerah masih memiliki waktu selama Oktober, November, dan Desember untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus menuntaskan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan.
Menurut dia, rendahnya penyerapan pada awal tahun tidak terlepas dari pola pelaksanaan APBD yang umumnya baru mulai berjalan pada Maret. Sementara Januari dan Februari lebih banyak dimanfaatkan untuk penyelesaian administrasi dan pembenahan dokumen anggaran. Pada periode tersebut, belanja pemerintah juga masih didominasi pengeluaran rutin, terutama pembayaran gaji pegawai.
“Memang pada awal tahun biasanya kegiatan belum berjalan maksimal karena masih ada proses administrasi. Pelaksanaan APBD umumnya mulai bergerak pada Maret. Sementara penyerapan pada kuartal pertama hingga ketiga masih banyak didominasi belanja rutin dan operasional,” ungkap Lumban Gaol, Selasa (3/11/2026).
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, pola penyerapan anggaran selama ini cenderung terkonsentrasi pada kuartal keempat. Dari keseluruhan alokasi belanja, masing-masing kuartal pertama, kedua, dan ketiga diperkirakan menyerap sekitar 20 persen, sedangkan 40 persen sisanya berada pada kuartal keempat.
Kondisi tersebut membuat sejumlah OPD baru menggenjot pelaksanaan kegiatan menjelang akhir tahun. Padahal pola penyerapan yang terlalu terkonsentrasi pada penghujung tahun berpotensi menimbulkan kendala, terutama untuk pekerjaan fisik yang membutuhkan waktu pengerjaan cukup panjang.
Selain persoalan administrasi dan tahapan pengadaan, Lumban Gaol juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang turut memengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur. Perubahan harga tersebut berdampak terhadap biaya material dan kebutuhan pekerjaan, sehingga sejumlah kegiatan harus menyesuaikan perencanaan, termasuk volume pekerjaan agar tetap sesuai dengan kemampuan anggaran.
Ia menyebutkan, berdasarkan komunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU), sejumlah proyek fisik berskala besar baru dijadwalkan mulai dikerjakan pada November mendatang.
Informasi yang diterimanya, proses lelang sejumlah pekerjaan telah berlangsung sekitar satu bulan. Namun tahapan pemanggilan calon pemenang untuk penandatanganan kontrak baru dijadwalkan pada pekan terakhir Oktober.
“Informasi yang saya dapat, penandatanganan proyek-proyek itu dijadwalkan minggu ini sampai tanggal 28 Oktober. Harapannya, pada November nanti pekerjaan bisa dilaksanakan secara serentak,” jelas anggota DPRD dari daerah pemilihan I Kotim tersebut. (pri)
