DPRD Kalimantan Tengah

‎Dewan Soroti Minimnya Guru di Daerah Terpencil

56
×

‎Dewan Soroti Minimnya Guru di Daerah Terpencil

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Kalteng (Dapil) III, Okki Maulana. ‎BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎‎PALANGKA RAYA –  Minimnya guru di daerah terpencil menjadi sorotan anggota DPRD Kalteng Okki Maulana. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng mengambil langkah konkret untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tersebut.

Menurutnya pemerataan guru dinilai penting agar anak-anak di pedalaman memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, tanpa terkendala keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas yang ada di sekolah.

‎Parlemen dari (Dapil) III wilayah Kobar, Lamandau dan Sukamara itu mengakui minimnya jumlah guru, terutama di daerah yang sulit dijangkau, masih menjadi persoalan yang disampaikan masyarakat.

‎“Mohon pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang masih kekurangan tenaga pendidik di daerah terpencil. Pemerintah harus mendorong para sarjana mau mengajar di pedalaman,” Senin (19/10).

‎

‎Menurut Okki, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius karena ketersediaan tenaga pengajar berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memperhatikan fasilitas sekolah, tetapi juga memastikan kebutuhan guru terpenuhi, khususnya di wilayah yang selama ini sulit mendapatkan tenaga pendidik.

‎

‎Selain pemerataan guru, aspirasi yang dihimpun dalam reses juga menyangkut kepastian status tenaga honorer. Pihak sekolah berharap ada kebijakan yang memungkinkan guru honorer diangkat menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) melalui surat keputusan gubernur. Langkah tersebut diharapkan memberi kepastian bagi tenaga pendidik sekaligus mendukung keberlangsungan pelayanan pendidikan.

‎

‎Okki juga menekankan pentingnya penyebarluasan informasi mengenai program bantuan pendidikan yang telah disiapkan pemerintah. “Perlunya sosialisasi agar masyarakat mengerti dan bisa mengakses program strategis pemerintah, khususnya Satu Rumah Satu Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi D1 Bidang Pertanian,” jelasnya.

‎

‎DPRD Kalteng berharap sosialisasi program tersebut menjangkau masyarakat hingga pelosok, sehingga peluang pendidikan dan pelatihan dapat dimanfaatkan secara merata. Pemerintah provinsi juga perlu menindaklanjuti aspirasi terkait status guru honorer serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat mengenai regulasi pendaftaran CPNS bagi PPPK, terutama batasan usia di atas 35 tahun. (sep/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *