PALANGKA RAYA – Ketimpangan anggaran antara pembangunan kawasan strategis nasional dan kebutuhan daerah menjadi sorotan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Purdiono.
Ia berharap kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), tetapi juga memberikan dukungan bagi daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Purdiono, daerah masih membutuhkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerataan alokasi anggaran perlu menjadi perhatian agar daerah tidak tertinggal di tengah pembangunan nasional.
“Kita berharap anggaran tersebut juga mendukung pembangunan daerah. Kita tidak ingin pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota Nusantara (IKN), sementara daerah-daerah lain kurang mendapatkan perhatian,” katanya, Selasa (13/10).
Dalam postur APBN 2027, pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD) secara nasional sebesar Rp735 triliun. Namun, besaran alokasi tersebut tidak otomatis mencerminkan peningkatan dana yang diterima setiap daerah. Kepastian alokasi untuk Kalteng menjadi penting agar pemerintah daerah dapat merencanakan pembangunan sesuai kebutuhan dan kemampuan fiskalnya.
Purdiono menilai, semangat otonomi daerah harus diwujudkan melalui dukungan pendanaan yang memadai. Pemerintah daerah perlu memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat.
“Kita berharap semangat otonomi daerah benar-benar diwujudkan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan dan ruang untuk berinovasi dalam mendorong pembangunan yang lebih maju. Itu yang menjadi harapan kita,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah pusat mempertimbangkan pemerataan kebutuhan pembangunan dalam pelaksanaan kebijakan anggaran 2027. ”Dukungan pendanaan yang proporsional diperlukan agar daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Purdiono.
Menurut Legislator Fraksi Golkar tersebut, pembangunan nasional semestinya berjalan beriringan dengan kemajuan daerah. Dengan alokasi anggaran yang memperhatikan kebutuhan setiap wilayah, manfaat pembangunan diharapkan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat, termasuk di Kalimantan Tengah.(sep/*)












