DPRD Kalimantan Tengah

DPRD Kalteng Dukung Langkah Bupati Gumas

56
×

DPRD Kalteng Dukung Langkah Bupati Gumas

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari. ‎BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhammad Ansyari mendukung langkah Bupati Gunung Mas (Gumas) Jaya S Monong menghentikan sementara operasional dua perusahaan perkebunan sawit di wilayah Gumas.

‎“Silakan saja kalau merasa memang perusahaan melanggar atau belum memenuhi kewajibannya. Kita pikir kewenangan daerah itu ada, bukan mencabut mungkin, tapi lebih ke beberapa persyaratan yang harus dipenuhi,” katanya, Rabu (13/10).

Dukungan Ansyari ini menyikapi keputusan tegas Bupati Gunung Mas, Jaya Monong, menghentikan sementara operasional sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dinilai belum memenuhi kewajibannya termasuk diantaranya kewajiban perusahaan membanun kebun plasma sawit seluas 20 persen dari luas perkebunan.

‎Ansyari menilai pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk menuntut perusahaan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Namun, tindakan terhadap perizinan perlu memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Untuk menghindari terjadinya kasus di Gumas, ia mendesak perusahaan perkebunan kepala swait yang beroperasi di Kalteng agar memenuhi kewajibanya membangun kebun plasma sawit bagi masyarakat di sekitar perkebunan.

‎. “Mungkin yang dimaksud oleh Pak Bupati itu terkait plasma. Itu kan tuntutan hak daerah. Ya wajar beliau sebagai pemimpin daerah untuk menuntut itu ke perusahaan, karena hak-hak masyarakat harus dipenuhi,” ungkap Ansyari.

Ansyari menjelaskan, persoalan perizinan yang berkaitan dengan penyalahgunaan lahan dan kehutanan memiliki aspek kewenangan pemerintah pusat. Koordinasi antarpemerintah diperlukan agar penanganan persoalan perusahaan berjalan sesuai aturan.

‎

‎“Kalau mencabut terkait izin penyalahgunaan lahan, kehutanan, itu di pusat,” ujarnya.

‎Seperti diketahui Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebelumnya mengambil tindakan terhadap PT Bumi Agro Prima (BAP) dengan menghentikan sementara operasional perkebunan di Desa Tewai Baru selama enam bulan. Perusahaan juga disebut dilarang mengirim tandan buah segar (TBS) dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) selama masa penghentian tersebut.

‎Langkah serupa diberlakukan terhadap PT Berkala Maju Bersama (BMB) di Estate Kurun dan Manuhing. Perusahaan itu diberi tenggat satu bulan untuk menindaklanjuti persoalan yang dipermasalahkan, dengan ancaman pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) apabila kewajiban terhadap masyarakat tidak dipenuhi.

‎

‎Ansyari menegaskan, aspek teknis perizinan perlu dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. “Kalau terkait teknisnya, beliau juga harus berkoordinasi dengan pusat,” pungkasnya.

‎

‎Ia berharap penyelesaian persoalan perkebunan tetap mengutamakan kepatuhan perusahaan terhadap aturan dan pemenuhan hak masyarakat, sehingga keberadaan investasi turut memberikan manfaat bagi warga di sekitar perkebunan.(sep/*)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *