DPRD Kalimantan Tengah

‎Dana Pokir DPRD Harus Transparan dan Tepat Sasaran

61
×

‎Dana Pokir DPRD Harus Transparan dan Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
‎FOTO BERSAMA : Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong foto bersama dengan Sekda Kalteng, Linae Victoria Aden sambil memegang nota kesepakatan Pokir. BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎‎PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Arton S. Dohong, menegaskan bahwa pengelolaan dana Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, transparan, serta tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

‎‎Penegasan tersebut disampaikan Arton saat memimpin Rapat Koordinasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Kalteng di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kalteng, Selasa (13/10). Ia menekankan pentingnya pembenahan mekanisme pengelolaan Pokir agar setiap usulan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

‎‎“Pokir bukan hadiah dari pemerintah daerah kepada anggota DPRD dan bukan pula instrumen untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pokir merupakan bagian dari mekanisme perencanaan pembangunan untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tegas Arton.

‎‎Menurutnya, setiap usulan Pokir harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, lokasi kegiatan yang teridentifikasi, serta penerima manfaat yang terukur. Usulan juga harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

‎‎Arton meminta pemerintah provinsi menyampaikan informasi secara terbuka mengenai status setiap usulan, mulai dari hasil verifikasi, pertimbangan teknis, kendala, hingga alasan usulan belum dapat diakomodasi. Dengan demikian, seluruh anggota DPRD memperoleh informasi berdasarkan kriteria yang sama tanpa perlakuan diskriminatif.

‎‎“Pemerintah daerah perlu menyampaikan secara terbuka bagaimana setiap usulan diproses. Kalau ada yang belum bisa diakomodasi, harus jelas pertimbangan dan kendalanya. Jangan sampai ada standar ganda dalam penanganan usulan,” ujarnya.

‎‎Selain transparansi, Arton mengingatkan agar Pokir tidak menjadi celah penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyampaian aspirasi oleh anggota DPRD tidak berarti memberikan kewenangan untuk menentukan penyedia pekerjaan.

‎‎“Penyusunan spesifikasi teknis, perencanaan pengadaan, pemilihan metode, dan penetapan penyedia harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan. Kita harus memastikan adanya pemisahan kewenangan yang tegas dan mencegah konflik kepentingan,” ungkapnya.

‎‎Ia menilai pembenahan tata kelola tidak cukup hanya melalui kesepahaman, tetapi harus diwujudkan dalam mekanisme kerja yang jelas. Karena itu, diperlukan penguatan standar operasional prosedur (SOP), dokumentasi usulan, mekanisme pengaduan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program.

‎‎“Kita membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar kesepahaman lisan. Harus ada pedoman yang jelas, SOP yang dapat diterapkan, pengelolaan yang transparan, pembagian kewenangan yang tegas, serta sistem pelaporan dan pengawasan yang dapat diperiksa,” tegas Arton.

‎‎Ia berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif mampu memperkuat tata kelola Pokir sehingga aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi pembangunan Kalteng.

‎‎“Aspirasi masyarakat harus diperjuangkan, tetapi hukum tidak boleh ditawar. Pokir harus dikawal, tetapi tidak boleh disalahgunakan. Pembangunan harus dipercepat, tetapi tidak boleh mengorbankan integritas,” pungkasnya.(sep/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *