PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana transfer ke daerah, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH).
Desakan ini menurut Ferdy dinilai penting untuk memperkuat kemampuan fiskal Kalteng dalam membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Freddy mengatakan Kalteng merupakan salah satu daerah penyumbang pendapatan nasional sehingga kontribusi tersebut semestinya diikuti dengan pembagian hasil yang lebih optimal.
Menurutnya, pemerintah daerah memang harus terus mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi kebutuhan pembangunan masih membuat Kalteng bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
“Bagaimanapun bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi. Memang sulit apabila bergantung dengan pemerintah pusat,” katanya, Senin (5/10).
Freddy menilai persoalan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) tidak hanya dirasakan Kalteng. Sejumlah daerah juga menghadapi tekanan fiskal karena ruang pembiayaan dari pusat semakin terbatas.
“Ini memang bukan Kalteng saja, sebagaimana juga daerah-daerah lain memang rata-rata menjerit. Karena TKD yang dipangkas,” ujarnya.
Ia berharap kebijakan transfer pada tahun-tahun mendatang dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi daerah. Menurutnya, peningkatan DBH menjadi salah satu kebutuhan yang harus diperjuangkan agar pembangunan dan pelayanan publik tidak terganggu.
“Antara lain ya kenaikan DBH. Oke lah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau jauh banget,” tegas Freddy.
Ia menambahkan, Kalteng hingga kini masih sangat bergantung pada dana transfer, baik DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Karena itu, kebijakan fiskal nasional perlu mempertimbangkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Freddy berharap pembagian DBH dapat dilakukan secara lebih proporsional dan maksimal, sejalan dengan kontribusi daerah terhadap penerimaan negara. Penguatan transfer pusat dinilai akan memberi ruang bagi Kalteng mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.(sep/*)
