PALANGKA RAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya mengenai Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi mengatakan, seluruh delapan fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terkait rancangan APBD 2027. Pandangan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pendapatan, belanja hingga berbagai masukan untuk pemerintah kota. “Delapan fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umumnya, baik menyangkut pendapatan, belanja maupun hal-hal lainnya,” kata Subandi.
Ia menjelaskan, tahapan selanjutnya pemerintah kota akan memberikan jawaban atas pertanyaan, saran dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya.
Setelah jawaban pemerintah kota disampaikan, pembahasan akan dilanjutkan secara lebih mendalam melalui Badan Anggaran DPRD. Pembahasan tersebut akan mencermati kembali target pendapatan maupun belanja dalam rancangan APBD 2027.
Subandi juga menyoroti realisasi pendapatan dan belanja yang dinilai masih perlu dipercepat. DPRD mendorong Pemko Palangka Raya mengambil langkah konkret agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan optimal hingga akhir tahun.
“Kita mendorong kepada pemko segera melakukan langkah-langkah konkret untuk melakukan percepatan, baik itu pendapatan secara umum maupun pendapatan asli daerah dan belanja,” ujarnya.
Menurutnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, realisasi APBD Kota Palangka Raya pada akhir tahun umumnya mampu mencapai lebih dari 95 persen.
Karena itu, percepatan pelaksanaan program dan realisasi pendapatan perlu dilakukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
Di sisi lain, DPRD juga akan memperdalam target pendapatan dalam rancangan APBD 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari sekitar Rp 1,2 triliun pada 2026 menjadi Rp 1,4 triliun pada 2027.
Sementara target Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik cukup signifikan, dari sekitar Rp339 miliar menjadi Rp 509 miliar. “PAD-nya dari Rp 339 miliar naik menjadi Rp 509 miliar. Itu nanti kita akan perdalam, apakah target-target tersebut realistis atau tidak,” jelasnya.
Subandi menegaskan, DPRD akan melihat secara lebih rinci sumber-sumber pendapatan yang menjadi dasar penetapan target tersebut. Jika target dinilai realistis dan memiliki dasar yang kuat, DPRD siap mendukung langkah pemerintah kota dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Manakala itu sudah realistis dengan pos-pos pendapatan yang ada, tentu kita akan mendukung langkah pemerintah kota untuk menaikkan pendapatan tersebut,” pungkasnya. (ifa)
