PALANGKA RAYA – Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong kelanjutan penanganan ruas Jalan Cempaka Mulia–Kampung Melayu di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama pembangunan box culvert dan peningkatan jalan.
Dorongan itu disampaikan setelah Komisi IV DPRD Kalteng meninjau langsung kondisi ruas jalan tersebut dan menerima usulan dari tiga desa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Rusdi Gozali mengatakan aspirasi yang disampaikan pemerintah desa akan menjadi bahan pembahasan DPRD bersama pemerintah daerah.
“Kami sudah melihat langsung kondisi dan perkembangan pekerjaan di lapangan. Tadi juga ada surat usulan yang disampaikan kepala desa. Tentunya aspirasi masyarakat ini akan kami bawa dan perjuangkan, terutama terkait kelanjutan box culvert dan peningkatan jalan yang masih dibutuhkan masyarakat,” katanya, Rabu (30/9).
Ruas Cempaka Mulia–Kampung Melayu merupakan jalan provinsi yang menghubungkan wilayah Kotim dengan Kabupaten Katingan. Penanganan ruas tersebut saat ini kembali dilanjutkan melalui pembiayaan Pemprov Kalteng, namun sejumlah kebutuhan pembangunan masih disampaikan masyarakat melalui pemerintah desa.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Desa Terantang Hilir Abdul Muhid, Kepala Desa Batuah Sudarno dan Kepala Desa Terantang Aswadi Syukur menyerahkan surat usulan kepada rombongan Komisi IV. Usulan itu antara lain meminta pembangunan box culvert dilanjutkan serta peningkatan dan pengaspalan jalan.
Rusdi menegaskan, pembangunan yang sudah berjalan perlu diarahkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi teknis dan kemampuan anggaran daerah. “Yang sudah dibangun tentu kita harapkan tidak berhenti sampai di sini. Penanganannya perlu berkelanjutan dan dilakukan berdasarkan skala prioritas,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberlanjutan penanganan ruas jalan tersebut penting agar pembangunan yang telah dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. ”Aspirasi dari tiga desa ini selanjutnya akan kita jadikan bahan Komisi IV dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran bersama perangkat daerah terkait,” ungkap Rusdi.
DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten memperkuat koordinasi, sehingga kebutuhan pembangunan dapat dipetakan berdasarkan kondisi lapangan dan tingkat urgensinya. Dengan begitu, peningkatan konektivitas antardesa dapat terus dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.(sep/*)
