PALANGKA RAYA – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan di Kalimantan Tengah (Kalteng) hingga tahun-tahun mendatang.
Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari meminta kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD 2027 untuk memperkuat pencegahan dan deteksi dini karhutla.
Ansyari mengatakan pengalaman penanganan karhutla sepanjang 2026 harus menjadi bahan evaluasi pemerintah, sehingga kebijakan anggaran tahun depan tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika api sudah meluas.
“Karhutla tidak hanya merusak hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta mengganggu aktivitas sehari-hari,” ujarnya Selasa (29/9).
Menurut Ansyari, APBD 2027 perlu memberikan dukungan lebih kuat terhadap upaya pencegahan, termasuk kesiapan personel, peralatan, sistem deteksi dini serta ketersediaan sumber air di wilayah rawan.
“Dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2026, APBD 2027 dirancang agar lebih menitikberatkan pada pencegahan, deteksi dini dan pengurangan risiko,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah juga perlu memiliki target yang jelas dalam menekan kejadian maupun dampak karhutla. Evaluasi harus melihat titik-titik rawan yang berulang, kemampuan respons di lapangan, hingga efektivitas dukungan sarana dan prasarana.
“Sinergi semua pihak sangat penting. Pencegahan sejak dini merupakan cara terbaik untuk menekan munculnya titik api sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat,” ungkap Ansyari.
Ansyari berharap pembahasan APBD 2027 tidak hanya memperhitungkan kebutuhan saat kondisi darurat, tetapi juga memperkuat investasi pencegahan.
Dengan kesiapan tersebut, potensi kebakaran diharapkan dapat ditangani lebih cepat sebelum berkembang dan kembali memicu kabut asap yang berdampak luas bagi masyarakat.(sep/*)
