PALANGKA RAYA – Sebanyak 12 pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya kini menghadapi tantangan yang lebih konkret yakni membuktikan kemampuan melalui kinerja dan hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Hap Baperdu minta para pejabat tersebut tidak berhenti pada keberhasilan melewati proses manajemen talenta dan menduduki jabatan strategis. Menurutnya, proses tersebut harus dilanjutkan dengan capaian kerja yang terukur.
Ia menilai kemampuan seorang pejabat akan terlihat setelah menjalankan tugas, terutama dari cara membaca persoalan, menentukan langkah penyelesaian serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberi dampak terhadap pelayanan publik.
“Yang paling penting setelah dilantik adalah bagaimana mereka bisa bekerja dan membuktikan kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai hanya bagus dalam pemetaan, tetapi ketika sudah menduduki jabatan kinerjanya tidak sesuai harapan,” ujar Hap, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar sesuai bidang yang dipimpinnya. Karena itu, pejabat yang mendapat kepercayaan harus mampu memahami persoalan di lapangan dan menerjemahkannya dalam kebijakan maupun program yang tepat sasaran.
Hap juga mengingatkan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah. Berbagai persoalan di Palangka Raya, menurut dia, memiliki keterkaitan lintas sektor sehingga tidak cukup ditangani secara parsial oleh satu organisasi perangkat daerah.
“Pesan soal mengesampingkan ego sektoral itu memang penting. Pemko harus bekerja sebagai satu tim. Persoalan daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja,” sebutnya.
Ia berharap 12 pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keterbukaan terhadap masukan, koordinasi lintas sektor serta kecepatan merespons persoalan masyarakat dinilai penting agar roda pemerintahan berjalan efektif.
“Kami tentu berharap mereka bisa bekerja maksimal, terbuka terhadap masukan dan benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Ukurannya nanti tentu dari kinerja dan hasil yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ifa)
