DPRD Kalimantan Tengah

‎NasDem Tanyakan SiLPA  Untuk Tutup Defisit APBD

31
×

‎NasDem Tanyakan SiLPA  Untuk Tutup Defisit APBD

Sebarkan artikel ini
‎FOTO : Anggota DPRD Kalteng Fraksi NasDem, Faridawaty Darland Atjeh BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Fraksi Partai NasDem mempertanyakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang nilainya mencapai Rp350 miliar lebih untuk menutupi defisit APBD tahun 2027.

‎Ketua  Fraksi Partai NasDem DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh menyebutkan angka tersebut menjadi bagian dari skema pembiayaan untuk menutup defisit RAPBD 2027 yang juga berada di kisaran Rp350 miliar.

Fraksi NasDem meminta Pemerintah Provinsi Kalteng tidak sekadar menjadikan SiLPA sebagai penutup lubang anggaran, tetapi menjelaskan sumber serta peruntukannya secara terbuka. Iamengatakan defisit pada dasarnya masih dapat diterima sepanjang dikelola secara sehat dan diarahkan untuk program yang memiliki dampak jelas bagi masyarakat.

‎“Defisit anggaran dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal daerah sepanjang dikelola secara sehat, terukur, rasional, dan digunakan untuk membiayai program yang mempunyai dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Jumat (18/9).

‎Persoalan utama menurutnya bukan semata-mata pada adanya defisit. Pemerintah perlu memberikan gambaran yang jelas mengenai dari mana pembiayaan tersebut berasal dan bagaimana nantinya digunakan.

‎“Kami meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai sumber penerimaan pembiayaan, khususnya SiLPA yang diproyeksikan,” tegas Faridawaty.

‎Faridawaty mengingatkan agar penggunaan SiLPA tidak menjadi pola yang terus berulang hanya karena pemerintah membutuhkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit. Kebijakan tersebut harus ditempatkan dalam perencanaan fiskal yang rasional dan memiliki manfaat yang dapat diukur.

‎

‎“APBD bukan sekadar dokumen angka-angka penerimaan dan belanja pemerintah. APBD adalah instrumen politik pembangunan yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

‎Faridawaty menekankan, pembahasan RAPBD 2027 harus memastikan setiap rupiah yang dikelola pemerintah memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, struktur anggaran tidak berhenti pada keseimbangan angka, tetapi benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan Kalteng.(sep/*)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *