TAMIANG LAYANG — Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengoptimalkan peran pos lapangan (poslap) kecamatan sebagai bagian dari strategi mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kebakaran permukiman. Kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) 2026.
Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku mengatakan, optimalisasi poslap kecamatan dilakukan dengan membangun pola koordinasi dan pembagian wilayah penanganan berbasis zona. Dengan pola tersebut, dukungan personel dapat lebih cepat diarahkan ketika terjadi kebakaran yang membutuhkan penanganan lintas wilayah.
“Poslap kecamatan dioptimalkan untuk memudahkan koordinasi dan bantuan dalam penanganan karhutla maupun kebakaran permukiman. Penanganannya dibagi berdasarkan zona wilayah sehingga respons dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” kata Misnohartaku, kemarin.
Kebijakan tersebut dituangkan Pemkab Bartim melalui surat Sekretariat Daerah Nomor 130/185/IX/PEM/2026 tentang optimalisasi peran poslap kecamatan tertanggal 17 September 2026.
Dalam skema tersebut, setiap poslap kecamatan diperkuat 25 personel. Komposisinya 15 orang unsur kecamatan dan pihak terkait, lima personel Yonif TP 924/Uria Mapas, serta lima personel Polres Bartim.
Untuk mempercepat mobilisasi bantuan, wilayah Bartim dibagi lima zona penanganan. Zona 1 meliputi Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah dan Dusun Tengah. Zona 2 Kecamatan Paku dan Karusen Janang. Zona 3 Kecamatan Patangkep Tutui dan Awang. Zona 4 Kecamatan Paju Epat. Sementara zona 5 meliputi Kecamatan Dusun Timur dan Benua Lima.
Misnohartaku menjelaskan, pembagian zona tersebut menjadi dasar koordinasi ketika terjadi kebakaran yang membutuhkan dukungan dari wilayah lain.
Camat selaku koordinator wilayah juga diminta segera menyampaikan informasi mengenai situasi dan kondisi wilayah kepada posko karhutla kabupaten melalui grup WhatsApp Tim Reaksi Cepat (TRC) Bartim apabila terjadi kebakaran hutan, lahan maupun permukiman warga. “Informasi dari wilayah menjadi sangat penting agar bantuan dapat segera dikoordinasikan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan,” kata Misnohartaku.
Seiring dengan optimalisasi poslap, Posko Karhutla Kabupaten Barito Timur kini digabung dengan Poslap Kecamatan Dusun Timur yang di depan GPU Mantawara, Tamiang Layang.
Pemerintah daerah melalui BPBD Damkar Bartim tetap memantau penanganan karhutla dan kebakaran permukiman melalui posko tersebut.
Sementara penugasan pegawai, anggota TNI, Polri, serta dukungan dapur umum pada posko karhutla kabupaten dihentikan sejak 18 September 2026, sejalan dengan penerapan pola penanganan melalui poslap kecamatan.
Namun dalam kondisi tertentu dan situasional, penugasan ASN maupun PPPK dari masing-masing perangkat daerah dapat dikoordinasikan oleh Sekda Bartim.
Menurut Misnohartaku, pola baru ini menempatkan koordinasi wilayah sebagai bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Dengan dukungan unsur kecamatan, TNI, Polri dan perangkat daerah terkait, poslap diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi, mengoordinasikan kebutuhan bantuan, dan mempercepat respons terhadap kejadian Karhutla maupun kebakaran permukiman di wilayah Bartim. (cak/ens)
