PALANGKA RAYA – Peralatan pemadam yang semestinya menjadi andalan saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) justru belum seluruhnya bisa dimaksimalkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya mengungkap sekitar lima hingga enam mesin pemadam bantuan pemerintah maupun swasta terkendala biaya operasional. Termasuk kebutuhan bahan bakar.
Persoalan tersebut mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Palangka Raya bersama Pemerintah Kota Palangka Raya membahas penanganan karhutla, mitigasi bencana, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat dan peserta didik, Rabu (16/9/2026).
Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya Arif M Norkim minta pemerintah memastikan seluruh peralatan yang tersedia dapat digunakan secara optimal, terlebih ancaman karhutla masih berlangsung.
Dia mempertanyakan kesiapan pemerintah menghadapi kemarau yang diprediksi berlangsung panjang. Prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam rapat, kemarau berpotensi berlangsung hingga Maret 2027. “Anggaran harus disiapkan, termasuk kebutuhan operasional penanganan karhutla,” ujarnya.
Menurut Arif, dukungan anggaran dalam APBD perubahan perlu diarahkan untuk kebutuhan nyata di lapangan. Jangan sampai peralatan pemadam yang sudah tersedia tidak dapat beroperasi ketika titik api muncul hanya karena persoalan biaya operasional.
Dia menyoroti rendahnya kesadaran sebagian masyarakat menghadapi karhutla. Menurutnya, penanganan kebakaran lahan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas.
DPRD mendorong penguatan koordinasi Pemko Palangka Raya dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan personel, peralatan, bahan bakar dan sumber air.
Sementara Plt Kepala BPBD Palangka Raya Hendrikus Satria Budi mengakui, kondisi karhutla saat ini cukup serius. Kebakaran disebut telah berlangsung tiga bulan dan masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurut Budi, langkah mitigasi telah dilakukan sejak awal, termasuk penetapan status siaga oleh Wali Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut mempertimbangkan informasi BMKG terkait potensi musim kemarau yang datang lebih awal dan berlangsung lebih panjang. “Kalau melihat prediksi BMKG, kemarau lebih dini, lebih panjang dan berlangsung lama,” kata Budi.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut turut dipengaruhi fenomena el nino. Musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Oktober sebelum memasuki masa pancaroba. Namun, peluang hujan yang terjadi masih relatif terbatas dan lebih banyak berupa hujan lokal.
Saat ini, titik api bahkan mulai mendekati sejumlah ruas jalan. Kawasan kilometer 13 dan 23 menjadi perhatian petugas karena api mulai mendekati jalur transportasi. (ifa)
