PALANGKA RAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng mengubah pendekatan pembangunan daerah.
Pemerataan pembangunan dinilai tidak cukup hanya berdasarkan pembagian alokasi anggaran, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan riil serta tingkat ketertinggalan masing-masing wilayah.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Ferry Khaidir mengusulkan setiap kabupaten dan kota memiliki Indeks Ketimpangan Pelayanan Dasar Daerah. Indeks tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan wilayah dan sektor yang membutuhkan perhatian lebih besar.
“Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui secara objektif kabupaten mana yang membutuhkan intervensi lebih besar dan sektor apa yang harus menjadi prioritas,” kata Ferry saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Kamis (10/9).
Menurutnya, pengukuran tersebut perlu mencakup sejumlah indikator yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Mulai dari kondisi dan aksesibilitas jalan, fasilitas serta tenaga kesehatan, akses sekolah dan ketersediaan guru, hingga sarana pendidikan, internet, waktu tempuh pelayanan dasar dan capaian pembangunan manusia.
Ferry menyebut, pendekatan berbasis data penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada ukuran besarnya anggaran yang dialokasikan. “Tambahan anggaran dalam Perubahan APBD harus diarahkan terlebih dahulu kepada kebutuhan dasar masyarakat dan wilayah yang memiliki kesenjangan pelayanan paling besar,” tegasnya.
Ia menilai data pembangunan manusia yang tersedia hingga tingkat kabupaten dan kota juga dapat menjadi salah satu pijakan untuk membaca disparitas antardaerah. Karena itu, Pemprov perlu mengintegrasikan data tersebut dengan kondisi pelayanan dasar di lapangan agar penentuan prioritas pembangunan lebih terukur.
“Terakhir, kami meminta agar indikator keberhasilan program tidak berhenti pada jumlah anggaran yang terserap,” ucap Ferry.
Fraksi PDI Perjuangan berharap perubahan pola tersebut dapat membuat kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran. Pemprov juga didorong menetapkan target yang terukur, sehingga hasil pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas pelayanan dan berkurangnya kesenjangan antarwilayah, bukan semata dari realisasi belanja.(sep/*)
