PALANGKA RAYA – Kabut asap yang kian menebal beberapa hari belakangan ini menjadi perhatian serius kalangan anggota DPRD Kalteng. Fraksi Partai Golkar meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap semakin diperkuat.
Juru Bicara Fraksi Golkar Kalteng, Rahadian Fani menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Kantor DPRD Kalteng, Kamis (10/9).
“Kami memberikan perhatian serius terhadap karhutla dan kabut asap yang berdampak pada lingkungan, kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, dan sosial masyarakat,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan keterlibatan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan. Upaya pencegahan tidak cukup dilakukan ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi harus dibarengi kesiapsiagaan serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
“Kami mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi, pencegahan, penanganan di lapangan, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak,” jelas Rahadian.
Data BPBD Kalteng menunjukkan persoalan karhutla masih cukup tinggi. Sepanjang 1 Januari hingga 6 September 2026, tercatat 102.413 titik hotspot. Dalam periode tersebut juga dilaporkan 2.651 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 8.038,68 hektare berdasarkan laporan lapangan kabupaten/kota.
Rahadian juga mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga lingkungan dengan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Setiap kemunculan titik api, kata dia, perlu segera dilaporkan sehingga petugas dapat melakukan penanganan sedini mungkin.
“Kami mengajak untuk tetap waspada, menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta segera melaporkan setiap titik api atau kejadian kebakaran,” tegasnya.
Fraksi Golkar memastikan DPRD Kalteng akan turut mendorong penanganan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Dukungan tersebut diharapkan berjalan mulai dari masa tanggap darurat hingga tahapan pascabencana, sehingga dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditekan.
DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah bersama seluruh pihak terkait memperkuat langkah pencegahan dan respons di lapangan secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih solid, penanganan karhutla diharapkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu mengurangi risiko kejadian serupa.(sep/*)
