PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya perlu dievaluasi menyeluruh agar langkah pemerintah tidak hanya bersifat reaktif ketika kebakaran sudah meluas.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Sri Ani Rintuh menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Evaluasi dan Rekomendasi Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Kota Palangka Raya di BPBD Kota Palangka Raya, Selasa (8/9/2026).
Menurut Sri Ani, evaluasi penanganan karhutla harus mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari keterbatasan anggaran, prakiraan cuaca BMKG, kondisi Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), hingga kondisi nyata penanganan kebakaran di lapangan.
Dia menegaskan, hasil evaluasi tidak boleh berhenti pada pembahasan status tanggap darurat. Setiap evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat segera ditindaklanjuti pemerintah.
“Evaluasi ini harus menghasilkan langkah yang konkret. Kita harus melihat kondisi sebenarnya di lapangan, kemampuan anggaran, perkembangan cuaca dan kualitas udara, kemudian semuanya menjadi dasar dalam menentukan kebijakan berikutnya,” tegas Sri Ani.
Dia menilai keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan penanganan karhutla. Namun, penggunaan anggaran tetap harus dilakukan secara cermat dan diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak serta memberikan dampak langsung terhadap penanganan bencana.
Selain persoalan anggaran, Sri Ani meminta data BMKG dan ISPU menjadi bagian penting dalam menentukan langkah pemerintah. Kondisi cuaca dan kualitas udara, menurutnya, perlu terus dipantau karena berkaitan langsung dengan potensi penyebaran api maupun dampak kesehatan masyarakat.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika api sudah membesar dan asap sudah mengganggu masyarakat. Evaluasi harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penanganan dan memperkuat pencegahan sejak dini,” ujarnya.
Sri Ani juga menyoroti pentingnya kesiapan personel, peralatan, sumber air, dukungan operasional serta koordinasi lintas sektor dalam menghadapi karhutla. (ifa)
