KUALA KURUN – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Gunung Mas menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam rapat paripurna, beberapa waktu lalu. Rekomendasi tersebut mencakup optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), perbaikan infrastruktur, peningkatan mutu pendidikan, hingga penguatan pelayanan kesehatan.
Juru Bicara yang juga merupakan Wakil Ketua I DPRD Gumas Nomi Aprilia mengatakan, rekomendasi itu diharapkan menjadi langkah konkret pemerintah daerah meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk PAD dan tata kelola fiskal, dewan mendorong Pemkab Gumas lebih proaktif mengoptimalkan pendapatan asli daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah percepatan pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta (PBS). “Eksekutif diinstruksikan melakukan inovasi serta intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi lokal, seperti pajak barang dan jasa tertentu, pajak galian, hingga pengelolaan parkir secara transparan,” kata Nomi, Senin (7/6/2026).
Menurut Nomi, di bidang infrastruktur dan pekerjaan umum, DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah memaksimalkan pemeliharaan fungsional jalan dan jembatan secara swakelola, dengan memanfaatkan kondisi cuaca pada musim kemarau. Dia minta pengawasan terhadap muatan angkutan perusahaan perkebunan dan kehutanan diperketat agar tidak melebihi kapasitas jalan kabupaten. “Penertiban portal pungutan liar di jalan lintas Kuala Kurun-Palangka Raya, juga di wilayah dapil III, serta pelaksanaan program rumah tidak layak huni harus tepat sasaran,” katanya.
Untuk pendidikan dan kebudayaan, pemda harus memastikan penyesuaian belanja penunjang revitalisasi satuan pendidikan berjalan lancar. Dukungan pendanaan pembinaan keolahragaan daerah serta pemenuhan hak penyesuaian gaji tenaga penunjang harus sesuai regulasi.
Pada bidang pelayanan kesehatan, DPRD menyoroti pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kuala Kurun beserta pagu penunjangnya agar tepat sasaran. Fokus utama diarahkan pada ketersediaan obat generik, kelancaran operasional ambulans rujukan, serta perbaikan sarana pendukung medis.
“Kita minta penertiban kedisiplinan dokter spesialis dan penguatan integrasi layanan jaminan kesehatan. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat kurang mampu tetap mendapat pelayanan dan perawatan yang dibutuhkan,” katanya.
Juga persiapan transisi puskesmas menuju pola BLUD pada tahun mendatang harus dimatangkan komprehensif. Melalui rekomendasi tersebut, DPRD Gumas berharap pemda dapat memperkuat tata kelola anggaran sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik benar-benar dirasakan masyarakat. (nya/ens)
