PALANGKA RAYA – Kekurangan guru kejuruan di daerah pedalaman menjadi perhatian DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), menyusul banyaknya tenaga pendidik di SMK yang memasuki masa pension tanpa diikuti pengadaan pengganti.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto menegaskan Kekurangan ini dapat mengganggu pembelajaran praktik apabila kebutuhan guru tidak segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui pembukaan formasi.
Ia mengatakan persoalan tersebut banyak ditemukan saat pihaknya mengunjungi sekolah SMA dan SMK di sejumlah daerah. Menurutnya, kebutuhan guru SMK cukup spesifik karena tenaga pendidik harus memiliki kompetensi sesuai bidang kejuruan yang diajarkan.
“Apalagi SMK, ini banyak sekali guru-guru yang terkait dengan kejuruan. Ini yang sekarang banyak yang pensiun, penggantinya tidak ada. Kan jadi masalah kalau seperti itu,” ujarnya, Senin (24/8).
Menurutnya, kekosongan guru kejuruan tidak bisa diselesaikan dengan menempatkan tenaga pendidik dari disiplin ilmu yang berbeda. Pembelajaran di SMK banyak berkaitan dengan praktik, sehingga kemampuan dan latar belakang keahlian guru menjadi bagian penting dalam menunjang proses pendidikan siswa.
Sugiyarto mencontohkan, kebutuhan tenaga pengajar harus disesuaikan dengan jurusan yang tersedia di masing-masing sekolah. “Guru-guru SMK ini memang basic-nya di bidang ilmu untuk praktiknya. Ya, contoh kecil, enggak mungkin guru tata buku kemudian harus mengajar praktik mesin. Itu kan enggak mungkin,” katanya.
Ia menilai kebutuhan tersebut sebenarnya dapat diketahui melalui data pokok pendidikan (Dapodik) yang dimiliki Dinas Pendidikan. Data itu tidak hanya mencatat jumlah guru, tetapi juga dapat menjadi dasar untuk melihat bidang keahlian mana yang kekurangan tenaga pendidik dan sekolah mana yang membutuhkan tambahan formasi.
Sugiyarto mendorong Dinas Pendidikan segera menyusun dan mengirimkan data kebutuhan guru secara terperinci kepada pemerintah pusat. “Dan pasti di Dapodik sudah ada datanya di Dinas Pendidikan. Sehingga mana jurusan apa yang diperlukan, itu sudah ada. Harapannya nanti Dinas Pendidikan bisa mengirimkan data tersebut ke BKN,” jelasnya.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar penetapan kuota formasi oleh pemerintah pusat, baik untuk kebutuhan kabupaten maupun provinsi. Dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan riil sekolah, kekosongan guru kejuruan dapat ditekan dan proses pembelajaran di SMK tetap berjalan sesuai bidang keahlian masing-masing.(sep/*)
