PALANGKA RAYA – Keterbatasan fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran membuat pembangunan sejumlah infrastruktur di Kota Palangka Raya membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya dari Fraksi PAN Arif M Norkim mengatakan, sejumlah kebutuhan infrastruktur memerlukan dukungan anggaran lebih besar sehingga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kemampuan fiskal daerah.
Menurut dia, komunikasi dengan Komisi V DPR RI dilakukan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan sekaligus mengawal agar aspirasi daerah mendapat perhatian pemerintah pusat. “Komunikasi antara DPRD daerah dan DPR RI penting untuk memastikan persoalan infrastruktur di daerah dapat dikawal,” kata Arif, belum lama ini.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat tetap harus menjadi perhatian meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran.
Arif tidak ingin kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan penanganan kebutuhan dasar infrastruktur berjalan lambat dan berdampak terhadap pelayanan maupun aktivitas masyarakat.
Karena itu, DPRD Palangka Raya berharap penyampaian aspirasi kepada Komisi V DPR RI dapat ditindaklanjuti melalui dukungan program maupun kebijakan pemerintah pusat. “Yang kami dorong adalah bagaimana aspirasi daerah ini mendapat perhatian dan bisa dikawal sampai ada tindak lanjut,” ujarnya.
Arif menilai sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar program pembangunan dapat diarahkan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat daerah kehilangan momentum dalam memperbaiki infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi salah satu pilihan agar pembangunan tetap berjalan secara bertahap di tengah tekanan anggaran daerah. (ifa)
