PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Yohannes Freddy Ering menilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 yang diproyeksikan untuk mendukung penyusunan APBD 2027 masih dapat berubah.
Menurutnya dana SILVA Pemprov Kalteng sekitar Rp 350 M itu belum menjadi angka final karena realisasi pendapatan dan belanja hingga akhir tahun masih berjalan.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng itu, mengatakan penyusunan target SiLPA, Pendapatan Asli Daerah (PAD), maupun pendapatan daerah memang dilakukan berdasarkan perkiraan sebelum tahun anggaran berakhir. Proyeksi itu dibutuhkan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Tapi itu bisa diproyeksi, bisa diperkirakan. Makanya kita membuat anggaran tahun 2027, ya dari SiLPA, dan target PAD. Pendapatan itu semua masih memperkirakan,” katanya, Jumat (21/8).
Menurut Freddy, angka proyeksi yang digunakan dalam pembahasan awal, termasuk perkiraan SILVA sekitar Rp350 miliar, belum tentu sama ketika APBD 2027 ditetapkan. Perubahan masih dimungkinkan setelah pemerintah daerah menyelesaikan perhitungan terhadap seluruh penerimaan dan kewajiban anggaran tahun berjalan.
Ia menyebut angka tersebut bisa mengalami penyesuaian sesuai kondisi keuangan daerah hingga penghujung 2026. “Bisa saja. Bisa tepat, bisa saja sedikit naik atau sedikit kurang,” ujar Freddy.
Besaran SiLPA juga akan dipengaruhi sejumlah komponen yang belum dapat dipastikan seluruhnya pada saat penyusunan anggaran. Di antaranya tagihan yang belum terealisasi atau terbayarkan, piutang daerah, serta penerimaan dari mekanisme bagi hasil yang masih menunggu realisasi.
Freddy menjelaskan, komponen-komponen tersebut berpotensi menambah besaran SiLPA apabila sampai akhir tahun tidak seluruhnya terealisasi sesuai perencanaan. ”Angka proyeksi yang masuk dalam pembahasan APBD 2027 harus dipandang sebagai perhitungan sementara yang masih mengikuti perkembangan realisasi keuangan,” tambahnya
DPRD Kalteng mendorong agar pemerintah daerah terus memperbarui proyeksi tersebut berdasarkan data realisasi terbaru. Ketepatan perhitungan diperlukan agar APBD 2027 tidak hanya realistis dari sisi pendapatan, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara optimal.(sep/*)
