PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat membatasi pembelian Pertalite bersubsidi hanya bagi masyarakat kelompok desil 9 dan 10 mendapat dukungan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi menegaskan kebijakan tersebut disiapkan pemerintah pusat agar subsidi BBM lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Pihaknya, kata Junaidi memahami kebijakan pemerintah pusat dalam mengatur penerima BBM subsidi. Menurutnya, Pertalite memang seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
“Kita memahami bahwa Pertalite adalah BBM bersubsidi, sehingga saat ini ada penyesuaian prioritas penerima berdasarkan basis data tunggal dari pemerintah. Pertalite memang diprioritaskan untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” katanya, Selasa (18/8).
Menurutnya, pengaturan berdasarkan data tersebut dapat menjadi langkah untuk memastikan subsidi tidak dinikmati kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu. Dengan begitu, anggaran subsidi dapat lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan warga yang membutuhkan.
Junaidi menyebut DPRD Kalteng tidak mempermasalahkan prinsip pembatasan tersebut selama penerapannya berjalan jelas dan tidak menyulitkan masyarakat. Ia menilai masyarakat juga perlu memahami subsidi memang memiliki sasaran tertentu, sehingga warga yang mampu sebaiknya menggunakan BBM nonsubsidi.
“Prinsipnya, BBM subsidi silakan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah, sedangkan masyarakat yang mampu silakan menggunakan BBM nonsubsidi,” tegasnya.
Menurutnya, pembagian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga subsidi agar tidak semakin terbebani oleh konsumsi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik.
DPRD Kalteng meminta pemerintah pusat dan pihak terkait tetap memperhatikan ketersediaan BBM di lapangan. Kebijakan pembatasan penerima tidak boleh membuat masyarakat yang memang berhak menerima subsidi justru kesulitan memperoleh Pertalite.
Rencana penerapan desil oleh pemerintah pusat masih dalam tahap pengujian sistem. DPRD Kalteng berharap kebijakan tersebut tepat sasaran. “BBM subsidi silakan diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah,” tutupnya.(sep/*)
