PALANGKA RAYA – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap di Kota Palangka Raya.
Khemal mengatakan, pihaknya telah membawa aspirasi masyarakat Kota Palangka Raya dalam rapat bersama Komisi V DPR RI.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi momentum penting karena Komisi V DPR RI pada hari yang sama juga melakukan rapat kerja dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kami membawa aspirasi dari Kota Palangka Raya dan menyampaikan agar di tingkat pemerintah bisa bersinergi dan saling mendukung dalam rangka penanganan kabut asap ini,” kata Khemal, Minggu (23/8/26).
Menurutnya, persoalan karhutla harus ditangani secara bersama-sama agar dapat diselesaikan lebih cepat. Selain langkah pemadaman, edukasi kepada masyarakat juga perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran.
Masyarakat, lanjut Khemal, diingatkan untuk tidak membuka atau membakar lahan sembarangan serta tidak membuang puntung rokok di kawasan yang rawan terbakar. Hal ini mengingat karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar.
“Gambut itu mudah terbakar, di dalamnya berongga. Itulah sifat gambut,” ujarnya.
Khemal juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terbawa arus perdebatan di media sosial dengan saling menyalahkan terkait kebijakan maupun upaya penanganan karhutla.
Ia menilai seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla patut diapresiasi, mulai dari petugas pemadam kebakaran hingga masyarakat yang secara swadaya ikut membantu memadamkan api.
“Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan. Siapa pun yang sudah meluangkan waktu dan terlibat dalam penanganan karhutla, kita apresiasi dan banyak-banyak terima kasih,” tegasnya.
Sementara itu, Khemal menyebut pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 juga akan menjadi momentum untuk melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak karhutla.
Menurutnya, perhatian pemerintah tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus mencakup penanganan dampak dan pemulihan setelah bencana karhutla.
“Kita ingin menyampaikan kesiapan kita bukan hanya fokus pada infrastruktur. Bagaimana penanganan pascakarhutla juga harus dibahas,” katanya.
Ia menambahkan, dampak kabut asap tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas masyarakat, tetapi juga mungkin berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Aktivitas dunia usaha, termasuk usaha kuliner, dapat mengalami penurunan ketika masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah.
“Kalau masyarakat mau di rumah saja, artinya kunjungan ke tempat usaha berkurang, omzetnya juga berkurang,” jelasnya.
Untuk melihat lebih jauh dampak ekonomi tersebut, Khemal mengatakan pihaknya akan mencermati hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya terkait tingkat inflasi selama periode terjadinya karhutla.
Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus memperkuat koordinasi sehingga penanganan karhutla tidak hanya bersifat responsif ketika kebakaran terjadi, tetapi juga mencakup pencegahan, edukasi, serta pemulihan dampak pascabencana. (ifa/)
