PALANGKA RAYA – Di tengah persoalan karhutla dan kabut asap yang belum mereda, sejumlah akun media sosial milik instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah justru serempak mempublikasikan ucapan selamat ulang tahun kepada Thisia Agustiar Sabran, istri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran.
Alih-alih mendapat respons positif, unggahan tersebut malah memantik kritik dan hujatan dari warganet.
Publik mempertanyakan urgensi pemerintah daerah mempublikasikan perayaan ulang tahun keluarga kepala daerah ketika masyarakat masih berhadapan dengan ancaman kebakaran hutan dan lahan serta penyakit akibat asap.
Salah satu komentar pada akun Instagram Disbudpar Kalteng, @tikussbiru, menyoroti prioritas pemerintah di tengah bencana.
“Lebih penting ngurusin bencana lebih penting kasih ucapan ibu.”
Komentar senada disampaikan akun @zulfiqar.raymond.
“Baru ini saya lihat ada dinas publikasi ucapan ulang tahun, Maaaafff bgt…emang seluruh warga kalteng perlu tau klo dia ulang tahun???”
Kritik tersebut muncul bukan tanpa alasan. Data BPBD Provinsi Kalteng per 22 Agustus mencatat telah terjadi 1.686 kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Tengah.
Angka itu menggambarkan persoalan yang jauh lebih mendesak daripada sekadar seremoni di media sosial. Ketika api masih membakar lahan di berbagai wilayah, pemerintah dituntut menunjukkan kepekaan terhadap situasi yang sedang dihadapi masyarakat.
Persoalan tidak berhenti pada luasnya wilayah yang terdampak karhutla. Dampak kesehatan akibat kualitas udara juga mulai terlihat dalam angka kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalteng, sejak Mei hingga Agustus tercatat 6.522 kasus ISPA di seluruh provinsi. Lima daerah, yakni Palangka Raya, Kotawaringin Barat, Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Barito Selatan, menyumbang sekitar 69 persen dari total kasus tersebut.
Dengan konsentrasi kasus yang tinggi di lima daerah itu, perhatian pemerintah semestinya diarahkan lebih serius pada upaya pencegahan dan penanganan dampak kesehatan akibat kemarau dan karhutla.
Di tengah kondisi seperti ini, publik tentu berhak mempertanyakan skala prioritas komunikasi pemerintah.
Ucapan ulang tahun terhadap keluarga pejabat bukan persoalan utama jika dilakukan secara pribadi. Namun, ketika akun resmi organisasi perangkat daerah ikut menggaungkannya secara serempak, pesan yang muncul ke ruang publik bisa menjadi berbeda.
Yang dipersoalkan masyarakat bukan semata-mata soal ulang tahun. Yang dipertanyakan adalah kepantasan dan momentum.
Ketika ribuan kasus ISPA tercatat, ribuan titik atau kejadian karhutla harus ditangani, dan masyarakat berpotensi menghirup udara yang tidak sehat, publik membutuhkan informasi tentang langkah konkret pemerintah, di mana titik api ditangani, bagaimana warga terdampak dilindungi, bagaimana pelayanan kesehatan diperkuat, dan apa strategi menghadapi kemarau yang belum berakhir.
Dalam situasi krisis, akun resmi pemerintah bukan sekadar etalase seremonial. Ia merupakan kanal komunikasi publik yang semestinya mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Karena itu, gelombang kritik warganet tersebut layak dibaca bukan hanya sebagai “hujatan media sosial”, tetapi sebagai sinyal bahwa publik sedang menuntut pemerintah menunjukkan empati, kepekaan, dan keberpihakan terhadap persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Sebab bagi warga yang sedang menghadapi asap dan ancaman ISPA, pertanyaan terbesarnya bukan siapa yang sedang berulang tahun.
Pertanyaannya, ketika karhutla belum reda, apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka?. (ifa/)
