PALANGKA RAYA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya membutuhkan penanganan cepat dan dukungan seluruh pihak. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan, DPRD minta proses administrasi anggaran segera dituntaskan agar tidak menjadi kendala dalam penanganan di lapangan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Mulai pemerintah, TNI, Polri, masyarakat hingga relawan. Menurutnya, seluruh komponen telah bergerak bersama menghadapi karhutla.
“Penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memerlukan partisipasi semua pihak. Kami dari DPRD salah satunya melakukan pengawasan di lapangan,” kata Subandi, Selasa (18/8/2026).
Ia mengapresiasi langkah berbagai unsur yang telah bekerja keras menangani karhutla. Namun Subandi meminta apabila masih terdapat kendala, khususnya terkait proses administrasi anggaran, pemerintah kota segera menindaklanjutinya.
Menurut dia, persoalan administrasi jangan sampai menghambat upaya penanganan karhutla yang membutuhkan gerak cepat di lapangan. “Kalau ada ganjalan atau hambatan mengenai administrasi proses anggaran, kami mendorong pemerintah kota segera menyelesaikannya,” ujarnya.
Subandi memastikan DPRD Palangka Raya siap mendukung kebutuhan anggaran penanganan karhutla. Jika anggaran yang tersedia dinilai belum mencukupi, DPRD membuka ruang untuk menambahnya melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Kalau memang anggaran itu diperlukan, atas usulan pemerintah kota akan kita tambah di perubahan APBD. Intinya, penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak ada persoalan dengan anggaran,” tegasnya.
Ia menekankan, kendala yang muncul saat ini bukan keterbatasan anggaran, tapi lebih pada proses administrasi yang perlu segera dituntaskan. “Tidak ada masalah. Sebenarnya hanya keterlambatan administrasi saja. Wakil wali kota tadi juga sudah menyampaikan akan segera ditindaklanjuti sehingga tidak ada masalah,” jelas Subandi.
“Masalah anggaran cukup. Bahkan kami DPRD menawarkan kepada pemerintah kota, kalau memang anggaran itu kurang, kita tambah di perubahan APBD,” pungkasnya. (ifa)
